Duh! Pusingnya, Satpol PP KBB Kewalahan Tertibkan Bangunan Liar di KBU

izin bangunan di bandung

izin bangunan di bandung

POJOKBANDUNG.com, LEMBANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengakui sulitnya menindak para pemilik bangunan liar di Kawasan Bandung Utara (KBU). Sebab, pemilik tanah dan bangunan di KBU ini dinilai sangat bandel karena enggan memenuhi prosedur perizinan pendirian bangunan di KBU.
 
Kepala Satpol PP KBB Rini Santika menuturkan ada banyak jenis bangunan liar di KBU. Seperti rumah pribadi, villa, restoran dan jenis bangunan lainnya. Jumlah terbanyaknya di Lembang. 
 
“Banyak yang sudah dihentikan tapi ya itu bandelnya para masyarakat yang membangun itu susah kita ini kan. Tapi kan kawasan ini banyak kelebihannnya. Banyak juga yang bermain di situ,” kata Rini kepada wartawan, kemarin.
 
Rini mengakui, penindakan dari pihaknya itu tidak sampai pada penindakan fisik seperti penyegelan atau pemberhentian. Terlebih, penindakan bangunan ilegal di KBU itu dilakukan oleh Satpol PP Jawa Barat. Satpol PP KBB menjadi anggota tiap kali ada penindakan bangunan liar di KBU yang digelar oleh Satpol PP Jabar. 
 
Satpol PP KBB pun tidak memiliki data terkait jumlah bangunan liar di KBU yang telah ditindak. Data tersebut, lanjut Rini, ada di Satpol PP Jabar karena kewenangan penertiban KBU ada di provinsi. Satpol PP Jabar dinilai sudah sering menindak bangunan ilegal di KBU ini. Selain penindakan, Satpol PP Jabar juga langsung mengenakan sanksinya. 
 
“Kita kan pendampingan. Jadi mereka menindaklanjutinya untuk pemberkasan atau pengaduan berkas ke pengadilannya, dan kita sebagai anggota tim,” kata Rini.
 
Penindakan yang dilakukan Satpol PP KBB tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu ada keterlibatan dari dinas-dinas teknis yang ikut memantau pembangunan di KBU. “Tapi ke depannya kita harus lebih keras lagi ini, harus lebih kencang,” ujar dia.
 
Jika pengawasan oleh dinas teknis sudah dilakukan, tapi pemilik bangunan masih membandel, barulah diteruskan ke Satpol PP untuk kemudian ditindak. Satpol kemudian akan memberikan teguran sampai tiga kali. Jika ketiganya belum juga direspon oleh pemilik bangunan, Satpol PP berwenang untuk menyegel bangunan itu.
 
Para pemilik tanah, jelas Rini, enggan mengurus prosedur perizinan mendirikan bangunan di KBU karena dinilai terlalu rumit. Menurut Rini, ada keheranan dari warga pemilik tanah tersebut karena harus mengurus perizinan sampai ke tingkat gubernur jika ingin membangun rumah di KBU. 
 
“Masyarakat juga enggak mau ribet mengurus perizinan itu. Perkembangan masyarakat di sini kan, mereka punya tanah, dirikan rumah, nah ini yang menjadi semacam kebingungan di warga. Karena harus dapat izin gubernur, kan repot yah. Masyarakat sendiri juga tidak paham,” terang dia. 
 
Kalau untuk pendirian vila, restoran, hotel, dan semacamnya, kata dia, memang tidak ada persoalan karena pemiliknya pun memahami proses perizinan yang sampai ke tingkat gubernur itu.
 
Menurut Rini, Perda tentang KBU itu masih memiliki celah-celah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendirikan bangunan. Aturan tentang perizinan pendirian bangunan di KBU masih dianggap abu-abu, atau kurang jelas, oleh masyarakat. “Tapi sekarang perdanya sedang diperjelas proses perizinannya seperti apa. Sedang direvisi,” pungkasnya. (bie)


Loading...

loading...

Feeds