Presdir Freeport: yang Jelas Ada Upaya Meminta Saham

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin, dicecar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait skandal Papa Minta Saham. Salah satunya soal kepastian ada tidaknya unsur pemerasan dari Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha M Riza Chalid.


Hal ini ditanyakan oleh Anggota MKD Akbar Faisal. “Apakah anda merasa diperas atau ditekan?” tanya Akbar dalam sidang pada Kamis (3/12).

Menjawab pertanyaan tersebut, Maroef tidak mau menyimpulkan apakah ia diperas atau tidak. Tapi, mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (Waka-BIN) tersebut memastikan ada upaya permintaan saham.

“Kesimpulan diperas bukan otoritas saya. Tapi di situ ada upaya meminta sesuatu yaitu saham 11 dan 9 persen, kemudian bisnis PLTA. Itu dalam meminta untuk melakukan bisnis,” jawa Maroef.

Dalam rekaman pertemuan antara Novanto, Riza dan Maroef, diketahui ada pembicaraan soal saham. Ini disampaikan oleh Riza yang ketika itu ikut pertemuan kaarena diajak Novanto.

“Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20%, ambillah 11% kasihlah Pak JK 9%. Harus adil, kalau enggak ribut,” ucap Riza seperti transkrip rekaman.

Dalam posisi ini, Novanto terdengar mengiyakan hal itu. “Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diego, dengan Jim Bob, empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 %. 10 persen dibayar pakai deviden. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai deviden. Caranya gitu, sehingga menggangu konstalasi ini.

Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lho hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaa,” kata Novanto, sembari tertawa. (fat/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …