POJOKBANDUNG.com,BANDUNG–Tahun depan, pembangunan infrastruktur akan menggunakan konsep Public Private Partnership (PPP). Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kini sudah ada peraturan dari menteri keuangan yang membolehkan kota/kabupaten melakukan kemitraan membangun kota dengan dana swasta.
“Saya lupa nomor suratnya berapa. Alhamdulilahnya, Kota Bandung sudah dilengkapi dengan peraturan daerah namanya multiyears. Yang artinya menjamin pembayaran dari APBD untuk proyek pembangunan jangka panjang yang dulu memang dipersiapkan untuk pembangunan PLTSa,” ujar Ridwan Kamil, Senin (30/11).
Setelah payung hukum jelas, Ridwan Kamil mengaku, telah meminta Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung untuk menginventrisir, daerah mana saja yang membutuhkan fly over, underpass, danau yang nanti bisa dikerjakan oleh swasta.
“Sehingga mudah-mudahan dalam tiga tahun pembangunan di Bandung bisa cepat, tidak selalu alasannya terbatas dana APBD,” ungkap Ridwan Kamil.
Untuk mengelola sitem dengan PPP ini, Ridwan Kamil akan mempersiapkan unit kerja yang khusus mengurus PPP. Sehingga pintunya cuma satu untuk mengurusi semua yang sifatnya PPP dengan konsep BOT (buil, operate, transfer-red).
Ridwan Kamil menyebut, proyek prioritas yang akan dikerjakan dan didanai dengan sistem PPP yakni infrastruktur, sekolah dan kesehatan.
“Detilnya sedang dilist apa saja dan dirapatkan,” ungkap Ridwan Kamil.
Rencananya lamaanya biaya cicilan ke perusahaan swasta yang menjadi rekanan pembiayaan yakni selama 25 tahun. Dengan konsep itu, Ridwan Kamil mengaku, investor sudah banyak yang tertarik.
“Dari Spanyol, Singapura, Shanghai, Malaysia dan lokal juga banyak dari Jakarta,” tandasnya.
(mur)
