Kepala SKPD Se Kota Bandung Ikuti Sosialisasi Bebas dari Korupsi

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung mengikuti sosialisasi pembangunan zona integritas menuju SKPD yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani.


Sosialisasi menghadirkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB Muhammad Yusuf Ateh. Dalam kesempatan itu, M Yusuf minta agar PNS Pemkot Bandung dalam bekerja selalu sesuai aturan dan mementingkan pelayanan kepada masyarakat.

M Yusuf memberikan apresiasi atas semangat Pemkot Bandung melaksanakan percepatan reformasi birokrasi. “Menjadi zona bebas korupsi sangat mudah, bekerja sesuai aturan termasuk menggunakan anggaran dicatat dengan benar,” ujar M Yusuf.

Menurut M Yusuf, sekarang tidak bisa mempermainkan anggaran misalnya dinas luar Kota mengaku naik pesawaat Garuda padahal naik Lion.

Sementara, Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, Pemkot Bandung saat ini sedang giat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurut Yossi, untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani harus didukung oleh masyarakat dan pengusaha.

Yossi menambahkan, Pemkot Bandung telah berkomitmen untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Yossi pun minta seluruh PNS di Kota Bandung memiliki jiwa integritas yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, dan sabar.

Predikat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan, dan pengawasan.
“Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dinilai dan diawasi oleh berbagai unsur diantaranya dari akademisi dan media,” papar Yossi.

Sementara, Panitia penyelenggara Kabag Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Pemkot Bandung Salman Fauzi mengatakan, program reformasi birokrasi menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. (mur)

Loading...

loading...

Feeds