DPR RI Minta Presiden Hapus Kontrak Karya dengan Asing

Effendy Simbolon

Effendy Simbolon

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG-Anggota DPR RI Effendi Simbolon meminta pemerintah lebih tegas dalam menyikapi potensi energi dan tambang. Dia meminta Presiden Joko Widodo beserta menteri terkait mau mengubah sistem kerjasama yang dilakukan dengan pihak asing.


Effendi mengatakan, sistem kontrak karya yang banyak dilakukan saat ini sangat merugikan. Meski tidak menyebut angka, menurutnya potensi kerugian yang dialami Indonesia sangat besar.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah berani mengambil langkah tegas dengan memberlakukan sistem perizinan kepada investor yang mengeruk energi dan tambang Indonesia. Hal serupa salah satunya disa dilakukan terhadap tambang emas PT Freeport, di Papua.

“Dengan begitu, keuntungan yang kita peroleh akan lebih besar. Kalau selama ini, posisi kita setara dengan mereka karena sistemnya kontrak karya,” kata Effendi usai menggelar sidang promosi Doktor di bidang Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, di kampus Unpad Dipatiukur, Bandung, Selasa (24/11).

Pada sidang tersebut, Effendi mendapat yudisium cumlaude dari penguji. Pembacaan hasil sidang dilakukan langsung Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, yang disaksikan beberapa guru besar Unpad. Disertasi yang diambil politisi PDI Perjuangan itu mengambil judul “Peran Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Meningkatkan Kedaulatan Energi”.

Dalam abstrak objek penelitian yang dilakukan, Effendi menyebutkan, sejauh ini peran kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia belum berjalan baik. Sehingga, kerjasama internasional antara Indonesia dengan perusahaan asing harus ditingkatkan agar mendongkrak kedaulatan energi nasional.

Masih dalam abstrak disertasinya, pemerintah kurang komitmen dalam membuat format kerjasama. “Sifatnya tidak hanya mengukur masalah kontrak dan pembagian, tapi dapat diarahkan ke pengembangan. Perlu adanya koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antarkemitraan terkait dalam penyusunan model dan rumusan kebijakan kerjasama internasional yang komprehensif dan terintegrasi di atas landasan komitmen membangun kedaulatan energi,” paparnya. Dalam kesempatan itu, tampak hadir sejumlah tokoh dan politikus seperti Menkominfo Rudiantara, Mentri PU&PR Basuki Hadimulyono, Ketua DPR RI Setya Novanto, Kepala BIN Sutiyoso, serta pengusaha Chaerul Tanjung. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …