Ratusan Bangunan Liar di Wilayah KBU Terancam Dibongkar

bangunan liar

bangunan liar

POJOKBANDUNG.com, KBB–Pemkab Bandung Barat yaitu Dinas Cipta Karya adan Tata Ruang (DCKTR) KBB akan melakukan koordinasi dengan Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) serta Satpol PP untuk menertibkan seluruh bangunan yang tidak mengantongi izin.


Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengatakan, koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diperlukan lantaran tidak bisa dilakukan oleh DCKTR, melainkan harus melibatkan lintas SKPD.

“Untuk pengeluaran izin dari BPMPPT. Seperti izin bangunan juga ada di kita. Melibatkan Satpol PP untuk menindak hingga membongkarnya,” ujar Anugrah kepada wartawan, Minggu (22/11).

Selain meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Anugrah mengatakan, pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan para camat dan kades di wilayah KBU. Hal ini perlu dilakukan, lantaran banyak para pengusaha dan pemilik bangunan yang salah mengartikan jika izin yang dikeluarkan oleh kades dan camat itu sebagai izin operasional (mendirikan bangunan).

“Padahal izin camat dan kades itu hanya izin rekomendasi untuk dilanjutkan ke SKPD terkait, dri SKPD nanti dikoordinasikan dengan provinsi karena harus ada rekomendasi dari gubernur. Namun, dalam faktanya izin dari kades dan camat jadi acuan untuk mendirikan bangunan, itu salah besar,” sesalnya.

Selain itu dirinya menyebutkan, di wilayah KBU saat ini didominasi oleh ratusan rumah tinggal yang tidak mengantongi izin baik dari rekomendasi gubernur dan Pemkab Bandung Barat. Dalam waktu dekat, penertiban akan dilakukan secara bertahap.

“Nanti akann kami tertibkan secara bertahap, karena memang setiap tahun justru bangunan semakin bertambah. Ini perlu adanya pengendalian,” katanya seraya menyebutkan penertiban ini dilakukan sesuai dengan intruksi Bupati Bandung Barat Abubakar.

Selain rumah tinggal yang mendominasi bangunan tidak berizin, kata dia, di wilayah KBU juga masih ditemukan sejumlah hotel/restoran yang belum mengantongi izin. Salah satu yang saat ini ramai diperbincangkan tentang izin Hotel Grand Paradise.

Bahkan, beberapa tahun ke belakang, pihaknya juga sudah mengingatkan kepada pemilik Grand Paradise agar menempuh proses izin. “Kami selalu memberikan teguran dan peringatan kepada pemiliknya. Tapi, hingga saat ini belum tuntas juga,” paparnya.

Ia berharap, sejumlah pengusaha yang melakukan investasi di KBU agar juga melengkapi proses izinnya. Jangan sampai, kata dia, bangunan sudah berdiri namun izin belum ditempuh. “Proses izin sebetulnya mudah jika syarat dan perlengkapan dari pihak yang mengajukan sudah lengkap,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Ade Zakir membenarkan, jika Grand Paradise saat ini dalam tahap evaluasi lantaran adanya dugaan pelanggaran bangunan dengan menutup saluran air. Padahal, kata dia, saluran air tersebut sudah jelas dilarang untuk ditutup oleh sebuah bangunan. Selain itu, keberadaan Grand Paradise juga izinnya masih tertunda.

“Izinnya masih tertunda. Kita sudah membentuk tim untuk melakukan evalausi terhadap Grand Paradise. Selain itu, kami juga akan mendalami soal saluran air yang ditutup dengan bangunan. Dalam aturan tidak boleh dibangun di atas saluran air. Solusi terakhirnya apakah saluran harus dipindah atau bangunan yang harus digeser. Apalagi saluran air itu masuk di bagian Dinas Bina Marga,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …