Buruh Cimahi Serbu Lagi Kantor Walikota Demi UMK 3,6 Juta

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com. CIMAHI – Untuk kesekian kalinya, ribuan buruh kembali mengepung kantor Walikota Cimahi, Kamis (19/11). Mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait penolakannya terhadap PP 78/2015 tentang pengupahan.


Selain itu, demonstran yang berasal dari Gerakan Aksi Reformasi Upah Kota (Garuk) menuntut walikota merekomendasikan UMK Kota Cimahi naik menjadi Rp 3,6 juta meski Gubernur Jabar sudah menetapkan upah minimum kota/kabupaten hanya naik 11,5%.

Meski begitu, mereka beranggapan kewenangan sepenuhnya bisa melalui bupati/walikota. “kami mendesak Atty Suharti agar menaikkan UMK sesuai keinginan buruh,kata Ketua Ketua SPN Kota Cimahi, Dadan Sudiana melalui pengeras suara di atas mobil komando.

Seperti pada aksi-aksi sebelumnya, walikota tidak menemui buruh. Sebab, yang bersangkutan tidak berada di kantor. “Dibandingkan daerah sekitar, upah kita paling rendah. Tolong ibu dengarkan keinginan kami, “ujar Dadan.

Ketua SBSI Kota Cimahi, Asep Jamaludin menyampaikan, dewan pengupahan Kota Cimahi telah melaksanakan rapat pleno penetapan UMK di Lembang Kab. Bandung Barat namun perwakilan buruh memilih walkout karena formula penghitungan upah mengacu pada PP 78/2015.
Menurut rencana, angka UMK seluruh kabupaten/kota akan disahkan tanggal 21 November 2015 oleh Gubernur Jabar, jika tidak ada tindakan dari Pemkot Cimahi, buruh sepakat akan mengadakan mogok produksi selama 3 hari mulai Kamis sampai Sabtu (21/11) mendatang.

“Aksi mogok mulai dilaksanakan hari ini sampai sampai Sabtu yang akan diikuti oleh sebanyak 35 ribu buruh, aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah karena tidak mencabut PP, “katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi, Hendra W Soemantri menjelaskan, angka UMK 2016 di Cimahi dan seluruh daerah di Jawa Barat akan ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2015. Namun dia enggan membeberkan kisaran besaran UMK Cimahi yang akan direkomendasikan ke pemprov.
“Hasil pembahasan upah sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dari walikota akan disampaikan kepada gubernur, “bebernya.

Pihaknya masih tetap menggunakan PP 78/2015 dalam menghitung formula UMK yang baru. Soal adanya penolakan buruh terhadap PP 78 tersebut, menurut Hendra, seharusnya hal itu disampaikan ke pemerintah pusat. Apalagi, aturan tersebut sudah menjadi kebijakan nasional pemerintah sehingga harus diikuti.

“Salah alamat, kalaupun ditolak bukan disampaikan ke kami tapi ke pusat. Tentunya nanti ada mekanismenya lewat judicial review untuk menolak PP 78/2015 yang dianggap merugikan mereka, “ungkap Hendra.

Sebelumnya, ribuan demonstran melakukan aksi long march dari kawasan industri menuju kantor Pemkot. Di tengah aksi, hujan sempat mengguyur, namun demonstran tetap bertahan.

Mereka bubar setelah perwakilan buruh melakukan audiensi dengan Wakil Walikota, Sudiarto, Plt. Sekda Sri Nurul Handayani, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi, Hendra W Soemantri. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …