Petugas Parkir Liar di Cimahi Akan Dirazia

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Banyaknya petugas parkir liar dianggap menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi di sektor retribusi. Meski target pendapatan di sektor ini pada tahun 2015 sebesar Rp 300 juta sudah tercapai, namun jika tidak ada parkir liar, pendapatan bisa lebih besar.


“Sampai bulan ini sudah mencapai Rp. 345 juta, kalau target sudah terpenuhi. Tapi kalau sisi optimalisasi belum, makanya kita optimalkan dengan meminimalisir petugas parkir liar karena nantinya itu bisa meningkatkan PAD,” ujar Kepala Bidang Teknik Sarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Uki Rukmana, saat dihubungi Rabu (18/11/2015).

Untuk itu, pihaknya terus melakukan upaya menertibkan petugas parkir liar di sejumlah titik di wilayah Cimahi. Seperti yang dilakukan pada hari selasa (17/11) lalu, yang merazia petugas parkir liar dengan menggandeng Depon dan Polisi.

Keputusan itu berawal dari hasil pantauan di lapangan yang banyak ditemukan pelanggaran. “Ini tujuannya betul-betul untuk menertibkan para petugas parkir liar yang ada di Cimahi,” katanya.

Hasil penyisiran, pihaknya mendapat 13 orang petugas parkir yang tidak memiliki surat tugas yang tersebar di sejumlah titik ramai kota Cimahi, seperti Jl. Amir Mahmud, Jl. Gandawijaya, dan Alun-alun kota Cimahi.

Permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga muncul petugas parkir liar, ia katakan diantaranya disebabkan ada beberapa petugas parkir yang sudah diberikan tugas, malah memberikan kewenangannya kepada orang lain yang tidak memiliki surat tugas.

Tindakan seperti itu ia sebut sudah menyalahi aturan dan perlu ditertibkan. “Kalau misalnya sudah diberikan teguran tapi masih menyalahi, nanti akan kami cabut surat tugasnya dan dinyatakan sebagai bukan sebagai petugas parkir di Kota Cimahi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uki mengungkapkan Sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk roda dua restribusinya Rp 500, sedangkan untuk roda empat restrubusinya Rp1000.

Hal itu tertuang dalam peraturan daerah dan belum ada perubahan yang signifikan untuk aturan tersebut. “Nanti akan ada revisi perda. Nantinya, para petugas parkir ini akan kami ajak sosialisasi kembali bahwa perubahan nilai parkir ini harus disesuaikan dengan retribusi yang diberikan kepada mereka, jadi tidak ada lagi keluhan dari pengguna jasa parkir,” ujarnya.

Lebihlanjut Uki menuturkan, para juru parkir ini harusnya mengikuti aturan Perda dalam penarikan restribusi. Begitupun masyarakat berhak menolak jika restrubusi yang ditarik juru parkir melebihi Perda. “Kalau diminta melebihi lebih dari yang diatur Perda, masyarakat berhak menolaknya,” katanya

Ditegaskan Uki, jika ada juru parkir yang nakal dengan menaikan tarif parkir seenaknya, masyarakat bisa melaporkannya pada Dishub Cimahi. Juru parkir tersebut nantinya akan ditindak dan dibina. “Kalau ada juru parkir yang menaikan tarif parkir seenaknya atau tidak mau memberian karcis parkir, catat nama dan tempat parkirnya. Laporkan pada kami agar bisa ditindak,” katanya.

Dijelaskan Uki, pihaknya sengaja melakukan razia juru parkir karena uang restribusi yang ditarik para tukang parkir liar ini, tidak pernah masuk kas daerah. Padahal sesuai aturan uang restribusi parkir harus ada yang masuk kas daerah. “Kita tidak tahu uang hasil parkir tersebut dikemanakan. Harusnya uang restribusi parkir ini kan masuk kas daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Uki, pihaknya tidak melarang untuk menarik parkir. Tapi mereka harus tahu aturannya. Dituturkan Uki, para juru parkir di wilayah Cimahi harus mengikuti kewajibannya seperti menggunakan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya.

Mereka juga harus menjaga keamanan dan ketertiban area parkir, dan menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir, juga harus menyetorkan hasil restribusi sesuai ketentuan yang berlaku. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds