Inilah Tiga Daerah di Jabar Paling Rawan Pilkadanya

ilustrasi pilkada

ilustrasi pilkada

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Tiga dari delapan daerah di Jabar yang akan melaksanakan pilkada serentak memiliki potensi situasi kritis yang cukup tinggi. Bahkan, di Kabupaten Pangandaran, dua tersangka sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap calon bupati.


Pakar politik Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan, dinamika pilkada serentak cukup tinggi. “Kalau melihat maping, yang agak kritikal situasinya adalah Karawang, Pangandaran, dan Indramayu. Karena karakter warga di sana cenderung berkompetisi tidak sehat. Pilkades di sana itu luar biasa, pakai dukun dan sebagainya,” kata Muradi usai pemaparan hasil survei P2KS Unpad, di Bandung, kemarin.

Muradi melanjutkan, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, kandidat petahana masih kuat di pilkada serentak Jabar. Sebab, dalam waktu yang singkat cukup sulit bagi calon di luar petahana untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

“Kabupaten Bandung juga petahana, Indramayu, apalagi Karawang. Berat, kecuali kalau pilkadanya masih beberapa bulan lagi ke depan mungkin masih ada kemungkinan. Kabupaten Bandung kalau misalnya enam bulan lagi pilkadanya, calon yang lain bisa menang. Indramayu juga,” katanya.

Menurut Muradi, sistem sosialisasi saat ini lebih menguntungkan petahana. Sebab, calon di luar petahana lebih sulit mensosialisasikan diri dan butuh kerja keras untuk bisa dikenal publik.

“Pada akhirnya petahana diuntungkan, karena publik enggak lihat calon yang lain. Butuh kerja ekstra bagi calon lain untuk memikat, menyampaikan visi misi,” katanya.

Kandidat pesaing petahana, kata dia, harus mendatangi langsung masyarakat. “Door to door, ada ajakan langsung. Sampai hari ini tidak semua bisa melakukan itu. Karena luasan kabupaten kan luas, beda dengan kota,” ucapnya.

Oleh karena itu, Muradi pun memprediksi tingkat partisipasi pilkada di Jabar akan mengalami penurunan. Sebab, masyarakat tidak merasa memiliki dengan pesta demokrasi ini.

“Beda halnya ketika sosialisasi dilakukan langsung oleh paslon dan parpol, maka masyarakat terlibat lebih jauh dan lebih mengenal calon pemimpin daerahnya. Ini risiko dari sosialisasi oleh KPU. Tidak ada rasa kepemilikan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …