Dewan Jabar Kebut Bahas RAPBD Murni 2016

dprd jabar

dprd jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Jawa Barat menargetkan pembahasan RAPBD Murni 2016 tuntas pada 25 November mendatang. Saat ini, pembahasan tersebut tengah dilakukang di tingkat komisi serta diteruskan ke fraksi di DPRD Jabar.


Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, RAPBD 2016 harus selesai pada akhir bulan ini. “Saat ini komisi-komisi sedang berpacu dengan waktu,” kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (17/11/2015).

Ineu menjelaskan, usai dibahas di tingkat komisi, RAPBD ini akan kembali dibahas di tingkat fraksi. “Sesuai dengan mekanismenya, akan diserahkan kepada fraksi-fraksi yang nota pengantarnya telah disepakati bersama dalam kebijakan umum anggaran-prioritas dan plafon anggaran sementara,” katanya.

Pada pembahasan KUA-PPAS, terjadi perpanjangan waktu sehingga menambah lama waktu pembahasan. “Terjadi perpanjangan waktu dari jadwal yang ditetapkan. Hanya mundur satu minggu dari jadwal yang ditetapkan,” katanya.

Selain itu, keterlambatan ini pun diakui karena masih adanya ketidaksiapan OPD dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Sebelumnya, Komisi V mengeluhkan adanya beberapa dokumen yang belum diterima dari organisasi perangkat daerah terkait bantuan tidak langsung pada Rancangan APBD Murni 2016.

Dokumen tersebut di antaranya mengenai bantuan hibah terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jabar. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, dokumen terkait bantuan hibah tersebut seharusnya sudah diterima Komisi V.

“Namun sampai hari ini kami tidak menerima,” kata Untung. Padahal, lanjut Untung, dokumen-dokumen yang seharusnya diberikan itu merupakan program pembangunan strategis seperti pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Jabar terkait persiapan PON.

Untung menjelaskan, pada APBD Murni 2016 mendatang, total bantuan tidak langsung mencapai Rp 19,9 triliun. Dengan jumlah yang cukup besar itu, dokumen program harus diberikan.

“Kalau tidak, ini jadi persoalan. Karena di dalam BTL itu ada kegiatan yang dipandang strategis,” katanya. Lebih lanjut Untung katakan, pihaknya belum menerima dokumen terkait penyelenggaraan maupun persiapan atlet PON.

“Ini dokumennya belum ada, jadi kita protes. Saya khawatir, jangan-jangan dokumen untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota untuk RSUD regional juga belum ada,” katanya. Oleh karena itu, Untung mengaku telah mengajukan permohonan ke pimpinan DPRD Jabar untuk menanyakan dokumen bantuan tersebut. (agp)

Loading...

loading...

Feeds