Gara-gara Limbah, Sepuluh Perusahaan di KBB Terancam Dicabut Izin Operasinya

 


POJOKBANDUNG.com, LEMBANG– Sepuluh perusahaan yang kerap melanggar aturan dalam sistem pembuangan limbah yang tidak melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) atau langsung dibuang ke sungai di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam dicabut izin operasional dan juga masuk pada ranah hukum pidana dengan ancaman 1 tahun penjara. Sepuluh perusahaan yang diantaranya bergerak di bidang tekstil ini, kini tengah mendapatkan sanksi dari provinsi dan juga pembinaan dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengungkapkan, sepuluh perusahaan tersebut saat ini mendapatkan sanksi dan juga terus dilakukan pembinaan agar mengikuti aturan tentang pembuangan limbah yang sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jumlahnya ada sepuluh perusahaan dan kami juga terus melakukan pembinaan. Jika mereka tetap membandel, maka sanksinya bisa dicabut izinnya bahkan bisa masuk pada ranah hukum melalui keputusan pengadilan nantinya,” kata Apung ditemui wartawan di Lembang, Senin (16/11).

Sanksi bagi sepuluh perusahaan ini, lanjut Apung, sudah dilakukan sejak 2014 lalu hingga tahun ini. Sebagian perusahaan tersebut ada yang sedang membangun Ipal sesuai dengan standar operasional. Ia mencontohkan, dari sepuluh perusahaan itu di antarannya PT Sarana Makin Mulia (SMM) dan PT Oriental yang saat ini dalam tahap pembangunan Ipal.

“Sepuluh perusahaan tersebut sebelumnya sudah mendapatkan peringatan 1,2 hingga ke-3 kalinya. Memang ada batas waktu agar mereka bisa merampungkan pembangunan Ipal. Tapi, terkadang di lapangan mereka melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan dengan alasan belum beres. Makanya, kita pantau terus,” ungkapnya.

Perusahaan yang melanggar tersebut berada di wilayah Cimareme, Batujajar dan Padalarang. Diungkapkan Apung, Sungai Cipeusing yang berada di Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar dan Sungai Cihaur di Kampung Pangkalan Baru, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang menjadi pilihan sejumlah perusahaan untuk membuang limbah sehingga kondisi air di kedua sungai tersebut tampak hitam dan bau.

“Laporan yang kami terima seringkali mereka membuang limbahnya pada malam hari agar tidak ketahuan. Kalau sudah dibuang ke sungai, ujung-ujungnya mengalir ke Sungai Citarum,” katanya.

Menurut Apung, perusahaan yang melanggar aturan UU ini harus diproses secara tegas agar dapat mentaati aturan yang sudah diberlakukan. Ia berpandangan, perusahaan yang melanggar ini merupakan kejahatan lingkungan.

“Kalau kita hanya memberikan peringatan dan imbauan. Kalau sudah melanggar hukum, nanti pihak penegak hukum yang memprosesnya,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …