Banjir Cieunteung, Pusat Percepat Bahas RTRW 

Banjir di Sunggal

Banjir di Sunggal

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah pusat berjanji akan segera mengupayakan pembuatan kolam retensi sebagai solusi banjir di Cieunteung, Kabupaten Bandung. Proses penyusunan peraturan rencana tata ruang wilayah dipercepat agar eksekusi pembebasan lahan bisa dilakukan.


Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, eksekusi pembebasan lahan untuk membuat kolam retensi belum bisa dilakukan karena belum memiliki payung hukum. Hal ini dikarenakan rencana pembuatan kolam tersebut belum masuk ke dalam peraturan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung.

“Padahal anggaran sudah ada. Sehingga BBWS tidak bisa mengeksekusi anggaran untuk pembebasan lahan,” kata Iwa usai bertemu Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang, di Gedung Sate, Bandung, akhir pekan kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menuntaskan penyusunan peraturan tersebut. Pemerintah Provinsi Jabar, kata Iwa, telah menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat sehingga peraturan tersebut bisa disahkan dan masuk ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang rencana tata ruang dan wilayah.

“Dari provinsi sudah ada rekomendasi dan masuk ke Kementerian Agraria Tata Ruang. Dirjen berjanji akan menyelesaikan secepatnya,” kata Iwa

Usai dibahas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, hasilnya akan dikirim langsung ke Bupati Bandung. Selanjutnya, akan dilakukan harmonisasi kembali di Pemprov Jabar.

“Setelah harmonisasi di (Pemprov) Jabar, kami kirim kembali ke bupati untuk dibahas di paripurna (DPRD) Kabupaten Bandung,” katanya. Di tempat yang sama, Budi mengakui, rekomendasi dari Pemprov Jabar tersebut sudah sampai di tangannya.

“Itu sudah sampai ke saya, prosedurnya di saya. Jadi saya ngaku dengan Pak Sekda, ngaku salah (karena sudah terlalu lama). Kita akan selesaikan,” katanya.

Menurut Budi, analisis dampak lingkungan terkait pembuatan kolam retensi itu harus ada dalam rencana tata ruang wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Semua peraturan sekarang seperti amdal, harus ada dalam rencana tata ruang. Pembebasan tanah sesuai dengan Undang-Undang (nomor) 2 (tahun) 2012 harus ada kepentingan umum. Dan itu harus terakomodasi ke dalam rencana tata ruang. Kalau enggak ada, berhenti,” katanya seraya menegaskan untuk mengatasi banjir Cieunteung akan dilakukan juga normalisasi sungai. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …