Anggota DPR RI Minta Cimahi Optimalkan Kucuran Dana Pusat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Komisi IX DPR RI ajak semua pihak untuk mengawasi penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Pasalnya, dengan kebijakan transfer daerah, anggaran-anggaran pusat secara otomatis langsung masuk dari APBN ke APBD kabupaten/kota.


Hal itu dikatakan Anggota DPRD RI Komisi IX, Ketut Sustiawan saat kunjungan reses di Cimahi beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, anggaran tersebut sangat besar. Contahnya, formasi anggaran di bidang kesehatan nasional dialokasikan sebesar 5% atau sebesar Rp 105 triliun dari APBN 2015 yang jumlahnya mendekati Rp 2100 triliun.

Anggaran sebesar itu, berikut termasuk untuk anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi Peserta BPJS PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran) sebesar Rp 26 triliun.

Untuk iuran tahun sebelumnya bagi peserta BPJS PBI iurannya sebesar Rp 19.250 perorang, tahun ini menjadi sebesar Rp 23.000, itulah yang ia katakan jumlahnya sekitar 26 triliun.

“Belum lagi ditambah anggaran dari APBD sebesar 10% sebagai yang diamanatkan Undang-undang dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan ini,” ujarnya.

“Tinggal bagaimana di kabupaten, kota dan provinsi sesuai undang undang mengamanatkan untuk anggaran kesehatan itu 10% dari postur APBD yang telah ditetapkan demi terciptanya peningkatan pelayanan kesehatan,” sambungnya.

Ia pun mengingatkan penyerapan anggarannya juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Secara khusus ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk mengoptimalkan kucuran anggaran kesehatan dari Pusat.

Pasalnya, Anggaran yang dikucurkan pusat terkadang minim dalam hal penyerapan anggarannya. Dinas kesehatan misalnya hanya bisa menyerap 60% dari anggaran pusat.

“ini jadi problem juga, uang ada belanja tidak bisa,” katanya saat ditemui Gedung DPRD Kota Cimahi jalan Djulaeha Karmita, beberapa waktu lalu.

“Kita harus awasi ada anggaran anggaran besar dari pusat ke daerah masuk APBD, ini peruntukannya harus jelas, sudah dilaksanakan atau belum, karena nyatanya DAK (dana alokasi khusus) ini penyerapannya terkadang masih kurang optimal,” ujarnya lagi.

Selain itu, ia menyoroti masalah minimnya SDM (sumber daya manusia) dokter terutama dokter spesialis.

Ia menilai, untuk pengangkatan tenaga dokter ini semestinya jangan disamakan dengan perekrutan tenaga PNS lainnya jika ingin mencapai program Indonesia sehat.

Hal itu menyusul soal moratorium tenaga PNS baik untuk jalur formasi umum atau honorer oleh Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, meski untuk pengisian tenaga-tenaga kesehatan sangat dibutuhkan.

Untuk itu, pihaknya saat ini telah membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal perekrutan tenaga-tenaga PNS di bidang kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) mulai dari dokter, perawat dan bidan.

Total tenaga bidan PTT di seluruh Indonesia ini ada 42.000 orang dan 4 orang diantaranya di Kota Cimahi. Sementara dengan dokter umum PTT, dokter gigi PTT dan dokter lainnya totalnya ada sekitar 49.000 orang tenaga PTT.

“Untuk 49.000 tenaga yang diusulkan ini telah disetujui oleh Menpan-RB tinggal nanti ada tenaga perawat tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tambahan lainnya yang diusulkan,” katanya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …