DPRD Kab Bandung Akan Perbaharui Tatib

DPRD Kab Bandung

DPRD Kab Bandung

 


POJOKBANDUNG.com, SOREANG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung akan memperbaharui tata tertib (Tatib) seiring dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK),terkait Undang-undang MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (MD3).

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bandung, Firman B Somantri mengatakan, dari keputusan MK terkait UU MD3, terdapat catatan yang mengamanatkan agar melakukan evaluasi kembali terhaadap pasal yang telah dicabut, yakni Pasal 340 dalam UU nomor 27 tahun 2009, terkait penyidikan terhadap Anggota Legislatif.

“Jadi pasal 340 dalam UU 2009 akan diaktifkan kembali, dimana dalam UU MD3 pasal itu telah dicabut dan diganti dengan UU no 23 tahun 2014,” tutur Firman, Minggu (1/11).

Dalam pasal 340, penyidikan terhadap anggota legislatif harus seizin pihak eksekutif, dimana Untuk anggotaDPR RI, penyidikan perkara hukum harus seizin Presiden, untuk anggota DPRDProvinsi harus seizin Mendagri dan untuk anggotaDPRD Kota/Kabupaten harus seizin Gubernur.

Dengan adanya putusan MK tersebut, kata Firman, pihaknya telah berkonsultasi dengan beberapa pihak. Alhasil, DPRD bisa melakukan perubahan Tata tertib atas dasar putusan MK tersebut.

“Jadi kita merencanakan mengubah Tatib, dan akan mencantumkan catatan dari Putusan MK tersebut,” ungkapnya.

Firman mengatakan, cacatan putusan MK yang kembali mengatifkan pasal 340 dalam UU nomor 27 tahun 2009 pada dasarnya mengistimewakan para anggota Legislatif.

“Kita adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, jadi tidak bisa asal tangkap ketika tersangkut masalah hukum. Harus seizin pemerintah. Kecuali terlibat tindak pidana khusus atau terorisme,” katanya.

Kondisi tersebut, ujar Firman bukan berarti anggota legislatif kebal terhadap hukum, melainkan ada mekanisme penyidikan dan perizinan sebelum ditangkap.

Kendati demikian, sebagai Anggota legislatif sudah seharusnya memberi contoh dan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya dengancara menjaga supaya tidak tersandung masalah hukum.

“Kita harus menjaga kewibawaan kita, harus kita jaga amanat rakyat yang telah memilih,”ujarnya. (mld)

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Pemkot Belum Bisa Akses TPS Legok Nangka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kota Bandung tengah menghadapi masalah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Seperti diketahui TPS Sarimukti masih bisa menerima …

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

KKI 2021 Dongkrak Pemulihan Ekonomi Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Dekranasda Jawa Barat serta stakeholder terkait …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …

Kodam Cendrawasih Siap Dukung PON XX Papua

POJOKBANDUNG.com, JAYAPURA – Dalam rangka meminta dukungan dari Kodam XVII/Cenderawasih, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin bersama rombongan melaksanakan …