Tindak Perusahaan Tidak Patuh, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan SKK kepada Kejaksaan

Kepala Bidang Pemasaran, Yanuar Wiran Dono (kiri) dan Kajari Bale Bandung Toto Sucasto saat serah terima SKK. Foto:Istimewa

Kepala Bidang Pemasaran, Yanuar Wiran Dono (kiri) dan Kajari Bale Bandung Toto Sucasto saat serah terima SKK. Foto:Istimewa

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyusul masih banyaknya perusahaan yang sampai dengan saat ini belum mendaftar dan menunggak iuran.

Pps Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya, Yanuar Wiran Dono mengatakan pihaknya telah memberikan 172 SKK kepada kejaksaan yang terdiri dari 125 berkas perusahaan wajib belum daftar (PWBD) dan 47 berkas perusahaan menunggak iuran (PMI).

Penyerahan SKK tersebut langsung diterima oleh Kajari Kabupaten Bandung Toto Sucasto didampingin Kasidatun C M  Hutapea.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Toto Sucasto Pribadi, Pps Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya, Yanuar Wiran Dono beserta jajaran usai acara penyerahan SKK di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Senin (23/7/2018).

 

“Harapan kita dengan diserahkannya SKK tersebut perusahaan bisa segera melaksanakan kewajibannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan UU 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial,” demikian kata Yanuar Wirandono usai menyerahkan SKK di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Senin (23/7/2018).

Yanuar menjelasakan dari 47 perusahaan menunggak iuran jumlah piutang iuran kurang lebih sebanyak Rp 331 juta. Padahal iuran BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hak dari pekerja dan berhubungan dengan jaminan sosial para tenaga kerja

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Toto Sucasto Pribadi mengatakan, dengan dilaksanakan kerjasama ini, pihaknya siap mendamping BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti perusahaan yang tidak patuh terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Kita upayakan perusahan bisa mengikuti aturan sehingga program BPJS Ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik dan kita juga akan mendorong perusahaan dan memberikan kesadaran untuk mengikuti program jaminan sosial ini,” ungkap Toto.

(sol/pojokbandung)

 

loading...

Feeds