Pemkot Cimahi Kucurkan Dana Bantuan Parpol Rp1 Miliar Pertahun

Ilustrasi partai politik

Ilustrasi partai politik

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Setiap tahunnya Pemerintah Kota Cimahi harus mengeluarkan dana bantuan Partai Politik sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Itu diperuntukan bagi 10 parpol pemilik suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Kepala Kesbang Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan, anggaran sebesar itu untuk kebutuhan dana bantuan partai politik (parpol) di Kota Cimahi. Per suara itu Rp3.000. Besaran (diterima parpol) tergantung suara Pileg.

“Sejauh ini yang paling besar PDIP yaitu Rp100 juta,” ujar Totong.

Sementara 10 parpol itu adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura.

“Jadi untuk seluruh partai politik Rp 1 miliar,” ucapnya.

Dikatakan Totong, yang menerima dana bantuan parpol di atas Rp 100 juta hanya empat partai. Salah satunya PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pileg Pemilu 2014. Sedangkan sisanya Rp 100 juta ke bawah, sesuai raihan suara.

Namun, untuk bantuan dana parpol tahun 2018 ini, pihaknya belum bisa mencairkan dananya. Sebab, semua parpol yang tercatat di Kesbang belum mengajukan proposal bantuan dana hibanya.

“Saat ini semua parpol masih berkutat dengan pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) dana bantuan parpol tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terangnya.

Dia melanjutkan, pemeriksaan Lpj bantuan dana parpol oleh BPK dilakukan periode Februari-April. Jika dalam waktu dekat ini persyaratan sudah tuntas, maka Agustus semua parpol sudah bisa mengajukan dana bantuan.

“Lebih cepat LPJ nya,  akan cepat juga proses pencairannya,” katanya.

Dia menghimbau bagi semua parpol agar membuat persiapan yang matang terkait pengajuan maupun pelaporan bantuan dana parpol. Sebab, sejauh ini kendalanya adalah sering terlambatnya parpol dalam menyelesaikan persyaratan.

“Jadwal harus dipersiapkan lebih cepat. Kalau persyaratan lengkap dan prosedur ditempuh, kami tak ada alasan menunda bantuan, apalagi sudah diperiksa BPK,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds