Perkumpulan Bikers Brotherhood MC (BBMC) Tanggapi Pemberitaan Atribut

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Perkumpulan Bikers Brotherhood MC (BBMC) menanggapi pemberitaan laman pojokbandung.com dengan judul ‘Brotherhood Meradang… Keluarkan Maklumat Soal Atribut’ yang tayang pada 6 Juli 2018.

”1. Bahwa kami merupakan perkumpulan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0004105.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC pada tanggal 26 Maret 2018. 2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kami, terdapat/tercantum sebuah lambang BBMC yang telah sekian lama digunakan sebagai identitas dari kami dan Anggaran Dasar kami yang mengatur  bahwa lambang BBMC merupakan salah satu aset bergerak yang dilindungi oleh Perkumpulan; “3. Bahwa lambang BBMC merupakan lambang yang secara sah telah dimiliki oleh kami yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang diberikan kepada kami oleh para pencipta dari lambang BBMC. Oleh karena itu, berdasarkan surat pernyataan tersebut kami berhak untuk menggunakan lambang BBMC. 4. Bahwa saat ini telah terjadi sengketa hukum atas proses pengalihan merek yang menggunakan lambang BBMC yang diduga dilakukan oleh mantan El Presidente (Ketua Umum) kepada organisasi/perkumpulan lain yang bernama Bikers Brotherhood One Percent MC (BBOPMC) Indonesia bukan merupakan bagian dari organisasi/perkumpulan kami; dan 5. Bahwa untuk melindungi hak-haknya, kami telah mengajukan upaya-upaya hukum baik perdata maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, antara lain, pengajuan oposisi, perlindungan hukum dan upaya hukum lainnya,” demikian pernyataan Perkumpulan Bikers Brotherhood MC (BBMC) seperti yang diterima redaksi pojokbandung.com dan ditandatangani oleh Benny Gumilar sebagai Ketua Caretaker 1, Raja Nur Agung sebagai Ketua Caretaker 2 dan Heru Lukita sebagai Ketua Dewan Adat tertanggal 10 Juni 2018 lalu.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas kami sangat menjunjung tinggi atas kemerdekaan pers yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (“UU Pers”), namun berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Pers yang menyatakan bahwa “Hak Jawab adalah memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan beruapa fakta yang merugikan nama baiknya” dan Pasal 5 ayat 2 UU Pers yang menyatakan bahwa “Pers wajib melayani hak jawab” maka kami akan mengapresiasi apabila saudara melalui laman situs pojokbandung.com bersedia memberikan klarifikasi terkait dengan hal ini.

(azm/pojokbandung)

loading...

Feeds