Aceng Fikri : Tak Ada Lagi Dualisme Hanura

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng Fikri. Foto:nida khairiyyah/pojokbandung

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng Fikri. Foto:nida khairiyyah/pojokbandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Perpecahan dua kubu di Partai Hanura dipastikan Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat, Aceng Fikri  sudah tidak ada.

Hal tersebut ditandai dengan surat keputusan (SK) dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bahwa kepengurusan yang sah yang diakui adalah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar di Partai Hanura.

“Maka dengan keluarnya SK Kemenkumham ini dapat menjadi dasar hukum sebagai dasar kepastian politik,” ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat DPD Hanura Jawa Barat, Jalan Mochamad Ramdan, Kota Bandung, Senin (9/7/2018).

Menurutnya, dengan ada SK tersebut maka sudah ada kepastian hukum, sehingga bagi bakal calon legislatif (bacaleg) yang ingin mendaftar melalui partai Hanura untuk tidak perlu ragu dan khawatir.

“Jadwal berakhirnya pendaftaran yakni 17 Juli di KPU, maka kami memacu terus karena masih ada berkas-berkas yang masih belum terkumpul. Kita masih menerima bacaleg di semua tingkatan dengan masih ada jangka waktu untuk menerima berkas pencalonan, termasuk yang mencalonkan ke DPR RI,” tuturnya.

Disinggung mengenai dualisme kepengurusan, lanjutnya, ia meyakinkan, Partai Hanura sudah solid meski sempat terjadi perpecahan beberapa waktu lalu. Bahkan pihaknya membuka pintu bagi pihak-pihak yang masih bersebrangan.

Selain itu, dengan kepengurusan yang dianggap solid tersebut, maka optimis dalam melihat Pemilihan Legislatif 2019. Pihaknya sendiri menargetkan dapat meraih kursi kepimpinan DPRD Jabar pada periode mendatang.

“Kalau memang ada pihak yang berseberangan, maka saya mengajak untuk mendaftar sebagai bacaleg melalui Partai Hanura. Bahkan akan kami berikan porsi sebesar-besarnya,” ujarnya.

Selain itu, terkait bacaleg yang tersangkut kasus korupsi maka pihaknya mengikuti menghargai hak semua warga negara untuk berpartisipasi tanpa terkecuali. Sehingga jika memang setelah adanya verifikasi dari KPU dan Bawaslu bahwa bacaleg tersebut lolos, maka pihaknya tidak menutup pintu.

“Tapi kami akan meminimalisir dan berkoordinasi dengan pusat dalam kebijakan terhadap bacaleg yang tersangkut kasus korupsi,” pungkasnya.

(nda/pojokbandung)

 

loading...

Feeds