Penjelasan Kemendagri Soal Alasan Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

Komjen Pol Mochamad Iriawan

Komjen Pol Mochamad Iriawan

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Bandung, Senin (18/6/2018).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendari, Bahtiar mengatakan pelantikan Iwan Bule sapaan akrab Iriawan telah sesuai prosedur. Pasal 201 (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dianggap sebagai payung hukum pengisian posisi tersebut. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Jabar.

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahtiar, melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (18/6/2018).

Bahtiar juga menyebut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga menjadi penguat bahwa pelantikan ini tidak menyalahi aturan. Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan yang dimaksud pimpinan tinggi madya meliputi Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga non-struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jendral, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Jabatan lain yang setara.

Selain itu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 juga telah mengatur terkait penunjunjak Pj Gubernur ini. Atas dasar itulah Bahtiar memastikan bahwa Kemendagri telah bekerja sesuai aturan. “Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Bahtiar.

loading...

Feeds