Belum Efektif, Parkir Meter di Zaman Ridwan Kamil

Ilustrasi.( Foto:riana setiawan/pojokbandung)

Ilustrasi.( Foto:riana setiawan/pojokbandung)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Pemkot Bandung resmi melakukan uji coba penggunaan parkir meter elektronik sejak 14 Juli tahun lalu. Tak kurang dari 445 mesin tersebar di 221 titik se-Kota Bandung. Namun karena belum juga dioperasionalisasikan, mesin ini dituding belum efektif, bahkan terkesan jadi proyek mubazir di kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Terkait efektivitas mesin parkir ini sempat jadi sasaran tembak Calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar dalam debat kandidat kedua di Balairung UI, belum lama ini.

“Mesin pakirnya aja tak jalan di Kota Bandung,” ujar Demiz kala itu.

Menurut Ekonom Institut Teknologi Bandung (ITB) Anggoro Budi Nugroho, Pemkot Bandung tidak mampu memanfaatkan parkir meter secara optimal di Kota Bandung. Di sejumlah titik, alat ukur penggunaan parkir tersebut dalam kondisi kurang terawat. Bahkan ada yang tidak difungsikan sama sekali.

“Kita lihat parkir meter di jalan-jalan Kota Bandung tidak dioptimalkan,” ungkap Anggoro dalam keteranagan resminya, Selasa (22/5).

Bila berfungsi optimal, lanjut Anggoro, alat parkir meter akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan kinerja dari meningkat 29% selama 2014-2015 menjadi hanya tinggal 11% dari 2016-2017. Akibatnya, kota Bandung menjadi kurang mandiri dan hanya ‘makan’ dari dana perimbangan pemerintah pusat.

“Indeks Kemandirian Fiskal kota Bandung dari 13,4% selama 2015-2016 dari 1,13 menjadi 0,98 saja. Nah dalam konteks inilah alat parking meter tadi bisa membantu mendorong pendapatan daerah. Mengapa tidak terjadi? Karena sosialisasi tidak berjalan optimal kepada masyarakat. Ada kegagalan dalam sosialisasi dan dalam menggenjot PAD tambahan,” imbuhnya.

Selain itu, parkir meter ini belum familiar dengan warga. Soalnya, pola pembayaran menggunakan non tunai atau kartu pembayaran hasil kerja sama dengan sejumlah bank. Masih banyak warga yang belum memiliki kartu tersebut.
Dibandingkan mengurus pembayaran ke mesin parkir setinggi dua meter itu, warga memilih membayar kepada petugas parkir.

“Biasanya langsung bayar ke tukang parkir karena belum punya kartu e-money. Bingung, nggak mengerti caranya,” ungkap Mufty, pengguna parkir di Jalan Braga.

Kondisi tersebut, diakui Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih. Sebab itu, Nenden sudah memanggil Dishub Kota Bandung untuk menjelaskan keberadaan mesin parkir yang kini terkesan menjadi pajangan di sejumlah jalan.

“Saya lihat mesin parkir ini tidak optimal. Mubazir. Padahal kan biayanya besar. Harus dievaluasi,” tutur Nenden.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tidak bisa menyalahkan Dishub Kota Bandung secara langsung. Karena itu dalam pertemuan yang digelar belum lama ini, DPRD mengklarifikasi kendala yang dihadapi untuk menemukan solusi permasalahana parkir meter.

“Ternyata banyak kendala sehingga tidak bisa beroperasi maksimal. Misalnya kartu parkir yang mirip etoll ini masih bermasalah karena bank belum siap. Personil di lapangan pun belum siap. Kan seharusnya ada orang yang nunggu supaya warga bisa membeli atau menukarkartu tersebut,” jelasnya.

Ironisnya, kata dia, pemanfaatan parkir meter yang sudah berjalan masih menggunakan cara manual, yakni tenaga tukang parkir. Padahal mesin parkir elektronik bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi parkir dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Diketahui, pendapatan pada sektor parkir selalu terjadi kebocoran.

“Kita minta supaya ada personil Dishub mengawasi area parkir. Orang kita itu harus diawasi. Saya aja kalau tukang parkirnya lama, males juga, ya tinggalin aja. Jadi perbaiki sistem pengoperasiannya. Dan perlu sosialisasi lebih masif,” terangnya.

Nenden menyebutkan, proyek parkir meter ini memiliki perencanaan buruk. Padahal dengan menelan uang rakyat cukup besar, semestinya ada area yang menjadi pilot projek parkir meter.

“Memang perencanannya bukan kadishub yang sekarang. Pengadaan juga saya kurang tahu persis. Kita menyayangkan, tapi sekarang harus diperbaiki supaya ada yang beroperasi. Sekarang terlanjur sehingga kita perbaiki kekurangannya. Memang Jakarta berhasil setelah mencontoh Jalan Braga karena dikerjakan BLUD yang tidak terikat aturan. Nah kita selesai studi banding dari jakarta, akan panggil lagi Dishub. Kita pastikan mereka siap dengan hal teknisnya,” kata Nenden.

Nenden memastikan DPRD akan mendukung penuh upaya Pemkot Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir memakai parkir meter. Dalam waktu dekat akan digelar pertemuan lanjutan untuk mengukur kesiapan Dishub Kota Bandung mengoperasikan alat ini.

“Sebelum lebaran lah. Rapat bisa di dishub supaya bisa lihat langsung. Lalu kita geruduk lagi banknya supaya lebih siap. Mari jalan bareng supaya tidak mubazir. Sayang uang yang sudah digunakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin berjanji akan mengevaluasi mesin parkir yang dituding belum optimal. Terlebih pendapatan dari sektor parkir masih di bawah target.

“Mesti ditertibkan ya mesin parkir. Karena meski sudah dipasang mesin parkir tapi masih semi otomatis. Masih lebih banyak manualnya,” ujar Solihin.

Menurut Solihin seharusnya pendapatan dari parkir bisa sangat besar, terlebih saat akhir pekan dan hari libur lainnya.

“Harus kita benahi bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab Dishub tapi semua aparat kewilayahan. Karena lose dari parkir sangat besar,” katanya.
Solihin mengatakan, target tahun 2017 lalu dari sektor parkir tidak sebanding dengan realisasinya. Sehingga tahun ini di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut.

“Saya ingin 2018 ini bisa tercapai target dari retribusi parkir yang sudah ditetapkan. Semua harus tercapai (pendapatan) karena dari sanalah kita bisa membangun kota dengan baik. Kalau target tidak tercapai pembangunannya dari mana,” pungkasnya. (*/nto)

loading...

Feeds

BPJS Kesehatan Polisikan Pengkritik

Polemik defisitnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lembaga yang dipimpin Fachmi Idris melaporkan dua akun pengkritik ke Bareskrim, Selasa …