Demul Tunggu Putusan Panwaskab-Gakumdu

ilustrasi pilkada

ilustrasi pilkada

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih menunggu putusan Panwaskab Purwakarta dan Sentra Peneggakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)terhadap klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan Cabup Purwakarta nomor urut dua Anne Ratna Mustika-H Aming. Jika terbukti ada pelanggaran tidak tertutup kemungkinan kasus yang dilaporkan Komite Peduli Purwakarta (KPP) ini akan naik ke penyidikan.

Menurut Ketua Panwaskab Purwakarta Oyang ST Binor, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap sembilan orang dari seluruh pihak terkait. Setidaknya ada Sekda Purwakarta, Ketua DPRD Purwakarta yang juga menjabat Ketua Banggar, pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Calon Bupati Anne Ratna Mustika, bupati sebelumnya Dedi Mulyadi.

“Pak Dedi diklarifikasi hari Sabtu, Ibu Anne sehari sebelumnya. Nanti malam hasil klarifikasi dibahas bersama Gakkumdu. Laporannya kan pidana pasal 71. Kalau terpenuhi ada pelanggaran, kasus ini akan naik ke penyidikan oleh Gakkumdu,” ujar Oyang, Senin (7/5).

Sejauh ini, menurut Oyang, pihaknya hanya memeriksa sembilan orang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan saksi lainnya, yakni saksi ahli kalau membutuhkan informasi tambahan.

“Berdasarkan penjelasan terlapor, terutama dari no 2 (Anne Ratna Mustika), yang dimaksud program Saung Ambu berbeda dengan nomenklatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Beda konsep. Yang muncul di debat, paslon no 2 lebih kepada penguatan skill masyarakat desa sehingga mirip BLK (Balai Latihan Kerja). Tapi kalau dalam APBD lebih ke fasilitas kesehatan,” paparnya.

Menanggapi masalah tersebut, Pakar Politik Universitas Padjajaran Idil Akbar menyatakan, kasus laporan yang disampaikan KPP merupakan hal lumrah dalam tahun politik. Suasana pilkada menumbuhkan dinamika kepada hal yang sifatnya kontradiksi.

“Ketika Anne meniru duplikasi program sebelumnya, meskipun hanya nama, itu bagian strategi politik. Kalau ada pelaporan adalah hal wajar. Kini harus dibuktikan duplikasi tersebt punya konsekuensi terhadap hukum atau tidak, selanjutnya program itu pun patut dibuktikan bukan rekayasa Dedi Mulyadi demi memuluskan istrinya,” jelas Idil.

Idil menambahkan, sebenarnya kasus ini merupakan ekses persoalan dinasti yang masuk dalam ranah politik. Dedi Mulyadi yang sudah menjabat selama 10 tahun, kemudian akan dilanjutkan sang istri, menunjukan ada upaya menjaga kontinuitas dinasti.

“Dinasti politik ini sesuatu yang memang sah secara demokrasi. Tapi etika poltik harus dijaga. Selama baik programnya untuk masyarakat, silakan. Tapi ini kan khawatir menyuburkan dinasti politik,” tandasnya.

Sebelumnya, KPP melaporkan Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika, dan Kepala Dinkes Kabupaten Purwakarta Ana Hediana atas dugaan pelanggaran pemilu. KPP menilai program Saung Ambu yang disebut Anne Ratna Mustika pada saat debat calon kepala daerah Purwakarta di Hotel Harper Purwakarta, Kamis (19/4/2018) merupakan program yang sudah ada di Dinkes Kabupaten Purwakarta.

“Program Saung Ambu ini dibuat saat Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta. Programnya ada di Dinkes. Dengan istilah Saung Ambu, orang Purwakarta sudah tahu siapa Ambu itu. Bahkan saat APBD disahkan, sudah ada balon berikut ada baligo Ambu dan Akang berisi mereka berdua. Kami sangat menduga kegiatan Saung Ambu tersebut kegiatan politis,” ucap Ketua KPP Munawar Kholil.

Kholil mengatakan, kecurigaan makin menguat ketika pasangan calon no 2 SA membahas program Saung Ambu pada saat debat Cabup Purwakarta. Melalui sebuah diskusi, ada kesimpulan dugaan terjadi tindakan pidana pemilu yang dilakukan keduanya sesuai UU No 10 tahun 2016 atas perubahan UU no 1/2015 pasal 71 ayat 1.

“Dalam aturan pilkada itu, disebutkan pejabat Negara, daerah, ASN, atau anggota Polri/TNI, dan kades atau lurah, tidak boleh membuat keputusan atau melakukan keuntungan atau merugikan salah satu paslon. Ini terkesan menguntungkan no 2 yang tak lain istrinya sendiri,” ungkap Kholil yang melaporkan kasus tersebut ke Panwaskab Purwakarta pada 26 April 2018 didampingi saksi 1 Tarman dan saksi 2 Ryad Abdol Hanan.(*/nto)

loading...

Feeds