Kasus PHK Guru, Hakim Tolak Eksepsi Ma’had Al-Zaytun

Sidang lanjutan kasus 116 Guru yang di-PHK sepihak oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun, Indramayu, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung (M Gumilang/Radar Bandung)

Sidang lanjutan kasus 116 Guru yang di-PHK sepihak oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun, Indramayu, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung (M Gumilang/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Sidang lanjutan kasus 116 Guru yang di-PHK sepihak oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Ma’had Al-Zaytun, Indramayu kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Senin (24/4) lalu.

Majelis Hakim menolak eksepsi juga duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat (Yayasan Al-Zaytun) yang sebelumnya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung tidak berwenang untuk menangani atau menyidangkan perkara tersebut.

Namun agenda keputusan sela, majelis hakim yang dipimpin Waspin Simbolon, menyatakan PHI Bandung berwenang untuk menangani atau menyidangkan perkara tersebut.

Kuasa Hukum penggugat (116 Guru -red) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Hardiansyah menyatakan, dalam kasus perkara ini, PHI berhak dan berwenang menangani atau menyidangkan perkara kasus yang menimpa 116 guru yang mendapatkan ketidakadilan dari pihak YPI Al-Zaytun yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak hingga tidak memberikan upah atau gaji hingga sekarang.

“Kami melihat PHI berwenang, ini ada konteks masalah ketenagakerjaan juga, karena guru-guru ini statusnya pengajar tetap serta mempunyai Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Guru-guru tersebut semestinya mendapat upah dan hak untuk bekerja,” ujarnya kepada Radar Bandung, Senin (23/4).

Herdiansyah menambahkan, guru memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya, memiliki jaminan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Hal tersebut tertuang dalam UU No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu, Herdiansyah mengatakan, Majelis Hakim juga memutuskan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak tergugat telah dinyatakan ditolak. Dengan demikian, maka proses persidangan akan terus berlanjut.

“Sidang berikutnya akan dilangsungkan Senin (30/4) dengan agenda penyampaian bukti tertulis dan pemeriksaan saksi,” imbuhnya.

Salah seorang Guru dari Forum 116 Guru Al-Zaytun yang mengalami PHK, Mustakim menyampaikan, pendidikan seharusnya diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

“Mengapa kita datang ke PHI, karena ini tempat dan jalan kita para guru mencari keadailan. Kita tidak tahu lagi harus kemana, kita sudah coba ke berbagai pihak namun tak ada hasilnya,” tutur Mustakim kepada Radar Bandung.

Menelisik kebelakang, Mustakim menceritakan kisah awal ia dan kawan-kawan 116 Guru yang mendapati kesewenangan dan ketidakadilan oleh pihak YPI Al-Zaytun. Bermula dari Para Guru yang mengkritisi berbagai kebijakan pimpinan Al-Zaytun yakni, A.S. Panji Gumilang.

loading...

Feeds