Pemkot Cimahi Cek Izin Pembangunan di Sekitar Kampung Adat Cireundeu

Rencana pembangunan perumahan di dekat Kampung Adat Cireundeu (Gatot/Radar Bandung)

Rencana pembangunan perumahan di dekat Kampung Adat Cireundeu (Gatot/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Sebagian wilayah hijau di pegunungan Kota Cimahi diperkirakan bakal hilang. Hal itu tak lepas dari rencana pengembang yang akan membangun perumahan.

Rencana pembangunan perumahan itu tampak di dekat Kampung Adat Cireundeu. Di sana sudah dipasang umbul-umbul dan aktivitas mobil keruk.

Pembangunan perumahan tersebut mendapat penolakan dari warga.

“Waktu itu warga sudah berupaya menolak rencana pembangunan perumahan tersebut. Pertimbangannya, lantaran khawatir terjadi bencana alam longsor,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Pihak pengembang yang melaksanakan pembangunan di lingkungan RW 10, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan itu, dinilai tidak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lokasi, dalam sosialisasi proyek pembangunan tersebut, pihak pengembang hanya sekali datang.

“Sosialisasi sekali, lalu besoknya langsung pembangunan,” katanya.

Saat ini, ada sejumlah warga yang mengaku mendapat intimdasi dari orang yang diduga menjadi backing pembangunan tersebut.

“Saya harap ada tindakan dari pihak terkait atas pembangunan tersebut,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Cimahi Ajay M Priatna mengatakan, terkait pembangunan tersebut pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait.

Namun, pembangunan perumahan itu jelas bisa mengurangi lahan terbuka hijau di Cimahi.

“Nanti kita akan cek dulu mengenai perizinan dan lainnya,” katanya.

Saat melihat langsung ke lokasi pembangunan, lanjut Ajay, dirinya pun merasa kaget karena ada proyek yang tidak diketahuinya.

“Kita akan telusuri siapa pemilik lahan dan pengembangnya,” ujarnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Cimahi bisa kesulitan menghentikan proyek tersebut apabila tanah maupun pengembangnya milik swasta.

“Kalau milik swasta agak sulit juga, karena kalau sudah mengurus izin ya sah-sah saja,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds