BPOM Sebut Produk Obat Tradisional yang Dilarang Tidak Ada di Pasaran, Benarkah?

Ilustrasi obat (pixabay.com)

Ilustrasi obat (pixabay.com)

POJOKBANDUNG.com – Badan Pengelolaan Obat dan Makanan (BPOM) Bandung telah menarik 39 Obat Tradisional yang dianggap membahayakan bagi kesehatan. BPOM juga membantah Rancangan Undang-undang (RUU) POM akan mematikan industri Obat Tradisional.

Kepala Balai Besar Badan Pengelolaan Obat dan Makanan (BPOM) Bandung, Abdul Rohim, menyatakan, sejak Januari hingga Desember tahun 2017, laporan petugas BPOM di lapangan memaparkan bahwa sebanyak 39 obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, telah ditarik dari peredaran di pasaran Jawa Barat dan Bandung.

“Kita sudah ada listnya, kita intens lakukan pemeriksaan juga. Hingga kini, nama-nama produk obat tradisional yang dilarang tersebut sudah tidak ada di pasaran,” ungkapnya saat ditemui Radar Bandung, di Balai Besar BPOM Bandung, Jl. Pasteur No.25, Kota Bandung, baru-baru ini.

Menurutnya, jika masih ada ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat atau lulus uji dari BPOM, pihaknya akan segera memberikan sanksi tegas terhadap produsen obat terlarang tersebut.

“Sudah tentu akan kita tarik dari peredaran di pasar,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada para penjual obat tradisional yang menjual berbagai obat tradisional atau jamu dari kiriman produsen, untuk lebih teliti membaca keterangan produk tersebut.

Ia menambahkan, masyarakat juga jangan mudah tergiur dengan iming-iming obat tradisional yang melakukan pembohongan publik terkait khasiat yang terkandung dalam obat tersebut.

“Pedagang dan konsumen harus lebih teliti lagi mengkonsumsi obat tradisional. Perhatikan, apakah ada keterangan sudah lulus uji dar BPOM, dan dari nomor betsnya juga tolong diperhatikan dan keterangan khasiat maupun aturan pakainya,” ujarnya.

Rabu, (14/4), Radar Bandung melakukan penyisiran ke beberapa tempat penjual obat tradisional dan jamu yang ada di Kota Bandung. Hasilnya memang untuk saat ini, memang tidak ditemukan produk obat tradisional yang masuk dalam list pelarangan edar oleh BPOM tersebut.

Di samping itu, mengenai Rancangan Undang-Undang Pengawas Obat dan Makanan (RUU POM) yang saat ini tengah digodok untuk disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurutnya tidak akan mematikan industri kecil seperti jamu dan herbal.

Abdul mengatakan, RUU POM ini justru mengamanatkan BPOM untuk melakukan pendampingan dan pengembangan industri jamu, serta kepastian jaminan atas pelindungan dari berbagai pelanggaran kejahatan obat dan makananan.

“Sekarang sedang berproses, mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya. Ini inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga harapan kita untuk memperkuat pengawasan obat dan makananan,” ujarnya

Abdul mengatakan, Sebelum RUU POM ini, BPOM juga sudah mendapatkan penguatan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2017, tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan Peratura Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM.

Dengan adanya Perpres tersebut, BPOM mempunyai tujuh organisasi yang baru, antara lain Deputi Penegakan Hukum, Deputi Penindakan yang memperkuat Pengawasan sehingga bisa lebih mempercepat proses Registrasi dan Perizian.

Selain itu, kedepan BPOM akan menambah jumlah Balai POM di Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia.

“Tujuannya agar makin dekat dengan masyarakat dan harapannya juga agar upaya bimbingan teknis kepada pengusaha jamu akan lebih sering lagi. Kita makin intensif memberikan pendampingan sekaligus pengawasan,” ujarnya.

Abdul menjelakan, guna memastikan produk jamu yang dihasilkan berkualitas, BPOM bisa memberikan pendampingan dan memfasilitiasi pengusaha jamu. Salah satunya dengan pengecekan tempat pembuatan jamu apakah higienis atau tidak. Selain itu, BPOM juga akan membantu pengujian jamu di laboratorium.

Di sisi lain, apabila produsen jamu meningkatkan kualitas dari mulai bahan baku, cara pembuatan hingga pengemasannya, diyakini, kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka akan semakin meningkat dibandingkan produk herbal yang masuk Indonesia secara ilegal.

Selain itu, dengan produk obat tradisional yang terstandar, maka peluang ekspor akan terbuka lebar juga, mengingat saat ini tren pengobatan kembali ke alam atau nature, tengah menjadi budaya masyarakat internasional.

“Tugas kita mendampingi, membesarkan, memastikan produk dari UMKM jamu akan berdaya saing, akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga merespon peluang pasar ekspor obat tradisinal,” imbuhnya.

Ia meminta kepada para pelaku usaha jamu agar tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan seperti mencampurkan bahan kimia obat dalam produknya.

Menurutnya, sebagai Bangsa Indonesia, harus bangga dan memegang teguh filosofi bahwa jamu tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu.

Sehingga menjadi tugas bersama anatar Pemerintah dan pelaku usaha bagaimana warisan budaya bangsa ini dijaga dan lestarikan dengan terus menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya.

“Kita mendukung penuh pelaku usaha jamu untuk berinovasi dan mengembangkan produk yang terjamin keamanan, mutu, khasiat, dan keasliannya. Namun kami juga akan bersikap tegas guna menegakkan peraturan kepada pihak-pihak ilegal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

(gum)

loading...

Feeds