Pemkot Cimahi Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Walikota Cimahi Ajay M Priatna saat menghadiri acara Milad IWAPI Cimahi ke-14 di gedung Techno Park Jalan Baros (Gatot/Radar Bandung)

Walikota Cimahi Ajay M Priatna saat menghadiri acara Milad IWAPI Cimahi ke-14 di gedung Techno Park Jalan Baros (Gatot/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan segera melakukan evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di satuan kerjanya yang mengalami perubahan pada tahun 2017.

Adanya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani lebih dari satu bidang, menjadi alasan Pemkot Cimahi untuk melakukan perubahan tersebut. Selain itu, jadi salah satu upaya dalam meningkatkan efektifitas kerja.

SOTK di Pemkot Cimahi yang mengalami perubahan di antaranya, ada SKPD yang dipecah dan ada pula SKPD yang naik tingkat. Dalam perubahan SOTK 2017, tercatat ada sekitar 15 dinas, empat badan, tiga kecamatan ditambah Kesbang, Inspektorat, Setwan dan Setda.

Selain itu, ada dinas baru hasil pecahan dari dinas sebelumnya. Dinas tersebut antara lain adalah, Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi, Yulia Fitria mengatakan, ada SKPD yang mengusulkan untuk dipecah kembali seperti, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A).

Dengan begitu, dalam waktu dekat ini Pemkot Cimahi akan segera melakukan evaluasi.

“Kalau dipisah akan lebih baik maka, bisa saja dilakukan. Asalkan sesuai dengan aturan. Kita juga rencananya akan evaluasi SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) secepatnya,” katanya di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, baru-baru ini.

Dia menambahkan, SOTK bisa berubah karena memang ada aturannya yakni, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun peleburan SKPD bukanlah perkara mudah lantaran, membutuhkan proses panjang dengan pengkajian dan faktor lainnya.

“Ini tidak gampang karena prosedurnya panjang dan memerlukan kajian,” ucapnya.

Sementara itu, Kadinsos P2KBP3A Erick Yuda menilai, saat ini dinasnya perlu dilebur kembali karena, terdapat tiga bidang yang harus ditangani yakni, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kalau dipecah lebih efektif kenapa tidak,” ucapnya.

Dia pun memisalkan, jika nantinya bidang sosial dipisahkan menjadi dinas sosial maka, akan lebih baik sebab, bagian sosial merupakan urusan yang paling mendasar dalam menangani setiap permasalahan sosial yang ada di Kota Cimahi.

“Peleburan ini, tergantung dari kemampuan anggaran dan SDM yang dimiliki Pemkot Cimahi. Namun, jika perubahan menjadi solusi lebih baik maka, kita ikuti saja,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds