Ineu Purwadewi Apresiasi Pembekalan Antikorupsi KPK

ANTIKORUPSI: Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, saat menghadiri acara pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).

ANTIKORUPSI: Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, saat menghadiri acara pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018).

pada acara tersebut juga dilakukan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jabar 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jabar.

Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan pembekalan antikorupsi oleh KPK.

”Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi, yaitu surat-surat terkait pengunduran diri. Semoga ini semakin melancarkan tahapan pilkada ini,” ujar Ineu.

Ineu menilai, telah dilaksanakannya tahapan tersebut dapat mendukung terciptanya kondusifitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jabar yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.

Ineu berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah dapat berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif.

“Setelah ini para pasangan calon dapat berkonsentrasi berkampanye dengan kondusif dan menjadikan Pilkada di Jabar ini berjalan dengan lancar,” harap Ineu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menuturkan, pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi kepala daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Tahun ini kami mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi,” kata Basaria.

(man/mun)

loading...

Feeds