Pemprov Jabar Kaji Pembangunan TPS Baru

Anggota TNI dari Kodam lll Siliwangi membersihkan sampah kiriman Kota Bandung di anak Sungsi Citarum yakni muara Sungai Cikapundung, Jembatan Cijagra, Kecamatan Bojongsoang , Kabupaten Bandung, Jumat (2/3). (RIANA SETIAWAN/RADAR BANDUNG)

Anggota TNI dari Kodam lll Siliwangi membersihkan sampah kiriman Kota Bandung di anak Sungsi Citarum yakni muara Sungai Cikapundung, Jembatan Cijagra, Kecamatan Bojongsoang , Kabupaten Bandung, Jumat (2/3). (RIANA SETIAWAN/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengumpulkan seluruh perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk membahas soal Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2018.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, pemprov Jabar sedang menyusun langkah-langkah taktis dan strategis untuk menanggulangi masalah PPSP.

“Solusi yang kita lakukan adalah untuk mengatasi masalah limbah atau masalah sampah dan juga drainase yang akan kita lakukan di 2018,” ujar Iwa di ruang rapat Sanggahbuana, gedung sate, Jalan Diponoegoro, Bandung, Senin (9/4).

Iwa mengatakan, dengan mengundang perwakilan dari Kabupaten/Kota diharapkan para pemangku kepentingan di masing-masing daerah, bisa turut mengerti persoalan dan keinginan pemvrop di 2018.

“Untuk mengejar target ke depan ada beberapa yang harus kita lakukan dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iwa mengatakan, beberapa pokok persoalan yang dibahas, seperti penyelesaian sampah regional untuk Lulut Nambo (Bogor, Depok) dan Legok Nangka yang meliputi untuk Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Garut dan Sumedang.

Kata dia, Tempat Pembuangan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) harus cepat diselesaikan.

“Kedua TPPAS tersebut semoga bisa di selesaikan 2018,” sambungnya.

Bahkan kata Iwa, Pemprov Jawa Barat juga melakukan pendekatan di zona industri, memurutnya, pendekatan tersebut dibuat untuk memantau pengelolaan limbah industri agar tidak dibuang ke sungai.

“Kalau pendekatan zona berarti nantinya, pengelolaan limbah oleh masing-masing pabrik,” tuturnya.

Iwa menambahkan, dalam waktu dekat juga ada tambahan TPPAS di wilayah kabupaten Cirebon, yang akan menampung Kota Cirebon, kabupaten Cirebon dan Indramayu, dikatakanyan hal itu masih dalam proses pengkajian.

“Kalau nanti ada kesulitan kemungkinan akan dibangun  di Karawang, Pemprov punya tanah di Karawang 100 hektar,” jelasnya.

Dengan dikumpulkannya perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota dapat secara serius dalam menangani sanitasi permukiman.

Selain itu, masyarakat mulai tingkat RT dan RW harus dilibatkan dalam mengawal kebersihan lingkungan di tiap daerah.

“Hidupkan kembali juga pola gotong royong, jika tidak ada dukungan dari masyarakat ini juga tidak akan baik,” pungkasnya.

(Cr3)

loading...

Feeds