BPJS Kesehatan Jabar Bangun Sinergi Lintas Stakeholder

SIMBOLIS: Asisten Deputi Bidang SDM UKP BPJS Kesehatan Kedeputian Jabar, Wiwid Wijayadi (kiri) didampingi Asisten Deputi Monev Mirah Sutrisni (kanan) saat memberikan cideramata pada Kabid. Pengawas Disnakerktrans Jabar Ludovicus Protomo (tengah).

SIMBOLIS: Asisten Deputi Bidang SDM UKP BPJS Kesehatan Kedeputian Jabar, Wiwid Wijayadi (kiri) didampingi Asisten Deputi Monev Mirah Sutrisni (kanan) saat memberikan cideramata pada Kabid. Pengawas Disnakerktrans Jabar Ludovicus Protomo (tengah).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Kedeputian Jabar menggelar pertemuan dengan sejumlah stakeholder di Jabar. Pertemuan itu sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan pengawasan pemeriksaan terhadap badan usaha sekaligus untuk mensinergikan kepatuhan bagi para pemberi kerja swasta.

Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Bidang SDM-UKP BPJS Kesehatan Kedeputian Jabar, Wiwid Wijayadi didampingi Asisten Deputi Monev Mirah Sutrisni. Menurutnya, berdasarkan surat edaran Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana dan Strategi Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dalam strategi pemeriksaan bisa melakukan kerjasama melalui dukungan kemitraan dengan Lembaga Pemerintahan atau lembaga penegakan hukum. Seperti, Dinas Tenaga Kerja atau UPTD Pengawas.

“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat mempermudah kerjasama dilapangan agar meningkatkan jumlah kepesertaan dan iuran JKN-KIS,” ucap Wiwid saat ditemui di Cihampelas, Bandung, Rabu (28/3/2018).

Hal senada diungkapkan, Asisten Deputi Monev, Mirah Sutrisni. Kata dia, tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi, batasan dan keterkaitan antar fungsi petugas pengawas pemeriksaan. Tentunya, imbuh Mirah, antara BPJS Kesehatan dengan Petugas Pengawas Pemeriksaan instansi atau Dinas Ketenagakerjaan bisa saling bersinergi.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap Badan Usaha bersama Pemda dan bersinergi dengan Kejati Jabar serta Instansi dan lembaga terkait,” papar Mirah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ludovicus Protomo menjelaskan , kerjasama ini sebagai daya ungkit yang signifikan atas pencapaian hasil pemeriksaan dilapangan oleh Petugas Pemeriksa Kepatuhan. Hal ini untuk meningkatkan pencapaian kinerja perluasan kepesertaan JKN-KIS.

“Kami menyambut baik koordinasi antar bidang ini. Program JKN-KIS ini juga merupakan agenda strategis nasional untuk meningkatkan kolektabilitas iuran segmen PPU badan usaha swasta,” jelasnya.

Terkait pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS, masyarakat dapat mendaftara melalui Care Centre di 1500 400, website atau drop box yang berada di beberapa Kantor Kecamatan ataupun di pusat perbelanjaan seperti BIP dan Istana Plaza atau mendownload Aplikasi Mobile JKN di App Store dan Android.

(arh)

loading...

Feeds