Tingkat Kehamilan di Pedesaan Lebih Tinggi dari Perkotaan, Begini Penjelasan BKKBN

Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia BKKBN Jabar di CFD Dago

Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia BKKBN Jabar di CFD Dago

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat menegaskan akan memperkuat penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di pedesaan.

BKKBN menilai bahwa tingkat fertilitas (kehamilan) di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, hal lainnya yakni terkait dengan sumber daya yang memungkinkan untuk operasional program KKBPK di desa melalui pemanfaatan dana desa.

Menuruntya, yang paling penting adalah menyangkut komitmen pemerintah untuk program KB yang sebenarnya sudah sangat jelas.

“Komitmen pemerintah tidak usah ditanyakan lagi, sudah ada peraturan perundang-undangannya dalam mendukung program KB melalui dana desa, ada juga komitmen dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa,” jelasnya kepada Radar Bandung di Kantor Perwakilan BKKBN Jabar, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (19/3) lalu.

“Buku pedomannya juga ada, tinggal bagaimana menangkap peluang itu, terutama bagi teman-teman di lapangan,” lanjutnya.

Sukaryo menjelaskan, kebijakan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang salah salah satunya diimplementasikan melalui program Kampung KB, juga harus disukseskan dalam periode pemerintahan sekarang.

Lanjutnya, kampung KB sendiri merupakan wadah implementasi program KKBPK berfokus pada wilayah tertentu dalam menjangkau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, remaja dan sebagainya.

Salah satu kriteria utamanya pembentukannya adalah pada daerah yang CPR atau kesertaan KB nya rendah.

“Jadi Kampung KB harus memparipurnakan dulu pelayanan KB nya. Kalau ada PUS yang tidak ber KB, padahal seharusnya ber KB, maka belum menjadi Kampung KB yang bagus. Setelah ini tuntas, baru kita bicara lintas sektor yang harus terlibat di Kampung KB,” jelas Sukaryo.

Menurutnya, di Jawa Barat sendiri kini sudah terbentuk sekira 1.315 Kampung KB yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota. Jumlah tersebut sudah melebih dari target yang ditetapkan, yakni satu Kampung KB di tiap Kecamatan di tambah 50 persen dari desa tertinggal.

Namun evaluasi untuk mengukur kualitas Kampung KB baru akan dilakukan akhir tahun 2018 nanti terangnya.

“Apakah keberadaan Kampung KB berdampak pada kesertaan ber KB atau tidak, termasuk akan diukur kesertaan KB metode jangka panjangnya (MKJP), unmet need, jumlah drop out peserta KB, kelahiran usia remaja dan persentase kehamilan tidak diinginkan,” kata Sukaryo.

Ia menuturkan, 2019 mendatang semua masyarakat sudah harus terakses dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana amanat UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Selain itu, pelayanan KB sendiri termasuk salah satu jenis pelayanan kesehatan dasar yang masuk dalam coverage pembiayaan JKN yang dikelola oleh BPJS.

Kebijakan ini ternyata berdampak pula pada operasional pelayanan KB bergerak yang kerap dilakukan oleh BKKBN, mengingat dalam skema pembiayaan oleh BPJS, maka pelayanan harus dilakukan di faskes, baik pada tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan.

“Jadi kedepan, rasa-rasanya tidak ada lagi pelayanan KB yang bersifat dinamis yang dilakukan di luar faskes. Untuk itu perlu membangun koordinasi dengan faskes-faskes dan dinas kesehatan,” katanya.

Ia memaparkan, pelayanan KB bergerak melalui kegiatan Bakti Sosial (Baksos) yang kerap di lakukan BKKBN dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dievaluasi kembali.

Untuk menyikapi hal tersebut, BKKBN menurutnya telah menyiapkan beberapa strategi yang pada intinya untuk memberikan penguatan terhadap faskes-faskes yang ada, antara lain peningkatan kapasistas SDM, peningkatan sarana penunjang pelayanan KB, menyediakan kebutuhan alokon, mendorong bidan praktek menjadi jejaring faskes, dan penggerakan peserta KB untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017, angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) mengalami penurunan. Penurunan terjadi dari 2,6 anak per wanita subur menjadi 2,4 anak per wanita subur.

Meski begitu, angka tersebut masih harus diturunkan lagi menjadi 2,1, sebagai syarat penduduk tumbuh seimbang.

“Ini yang disebut dengan beyond family planning,” terangnya.

Ia menjelaskan, beyond family planning merupakan konsep program KB dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

loading...

Feeds