DPD Dorong Perbankan Syariah di Jabar

Rombongan Komite IV DPD RI bersama Asda Pemprov, pejabat BI Jabar, Bank bjb, OJK usai pertemuan di gedung  bjb, Jalan Naripan Bandung (20/3).

Rombongan Komite IV DPD RI bersama Asda Pemprov, pejabat BI Jabar, Bank bjb, OJK usai pertemuan di gedung bjb, Jalan Naripan Bandung (20/3).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan yang konkrit dalam upaya mengembangkan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Hal itu mengemuka dalam acara Kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Bandung dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Jawa Barat. Dalam kunker kali ini, Komite IV yang dipimpin Wakil Ketuanya, Siska Marleni berdialog dengan pihak Pemprov Jabar, Bank bjb, Bank BJBS, BI Jabar, OJK serta BPR Syariah.
Acara yang berlangsung gedung Bank bjb, Jalan Naripan, kota Bandung ini, dihadiri pula anggota Komite IV lainnya, antara lain Sabam Sirait, Leonardy Harmainy, Basri Salama, Daryati Uteng, Shaleh Muhammad A, Andiara Aprilia Hikmat, Dewi Sartika Hemeto, Rugas Binti dan Edison Lambe. Sementara Ketua Komite IV DPD Ayi Hambali mengunjungi Provinsi Aceh dengan agenda acara yang sama.

Menurut Siska, kegiatan ini merupakan tugas Komite IV DPD dalam upaya pengawasan dan pelaksanaan UU 21 /2008 tentang perbankan syariah. “Dari segi potensi, prospek pengembangan perbankan syariah ini luar biasa. Tapi setelah kita duduk bersama dengan para pelaku usaha perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak siginifikan dengan potensi yang besar itu, karena banyak kendala dalam tataran implementasinya, regulasi yang sudah sedemikan baik jugaternyata tidak menunjang secara utuh pengembangan perbankan syariah,” ujar Siska kepada awak media di sela-sela kegiatan kunker, di Lantai 9 Gedung bank bjb, Bandung, Selasa (20/3).

Siska menilai, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan UU No 21/2008 itu sungguh luar biasa. Karena dengan UU tersebut, pihaknya berharap bisa meningkatkan perekonomian yang berkonsep syariah. “Kita bukan hendak membuat bank islam tapi bank yang ada di Indonesia menggunakan konsep syariah, mengapa? karena mengingat potensi umat islam yang besar sebagai pangsa pasarnya,” papar senator asal Sumatera Selatan itu.

Nah dari hasil pertemuan dengan para pelaku jasa keuangan dan perbankan tersebut, lanjut Sisika, mereka berharap DPD dapat membantu dan mendorong pememrintah mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam mengembangkan perbankan syariah. “DPD diharapkan hadir dan membantu baik dalam bentuk penedekatan kepada pemerintah atau kebijakan lain yang secara nyata membantu perbankan syariah ini maju dan berkembang demi mendukung pembangunan ekonomi syariah,” jelasnya.

Siska menjelaskan beberapa kendala yang kini dihadapi perbankan syariah. Diantaranya, kompetensi SDM bank syariah yang memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara komprehensif sehingga eksekusinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Selain itu, masalah literasi dan inklusi yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat. karena yang potensi besar ini ternyata 99 persen itu adalah masyarakat yang rasional. Mereka bertanya, bank syariah kok besar sekali pembiayaannya, lalu apa bedanya dengan bank konvensional. Ini tantangan lagi buat perbankan syariah yang harus dijelaskan kepada masyarakat, return bukan berarti dalam bentuk nominal tapi keafdolan, haqqul yakin (keyakinan) bahwa ini sesuai dengan syariat islam, belum lagi dukungan IT yang belum maksimal sehingga konsep bank syariah sering dianggap jadul, ini tantangan juga,” terangnya.

Sebab itu, Siska menandaskan, DPD siap mendorong pemerintah agar memberikan dukungan yang konkrit untuk pengembangan perbankan syariah. “Kami akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih menyadari bahwa konsep syariah ini adalah konsep yang baik buat masyarakat. Dari sisi regulasi pun bisa dibuat catatan, apakah perlu ada revisi untuk membuat perbankan syariah ini lebih punya peluang makin berkembang,” tegasnya.

Sementara, Direktur Komersial dan UMKM Bank bjb Agus Gunawan menyambut positif kunker Komite IV DPD RI ke Jabar terkait pengembangan perbankan syariah.

“Kami menyambut positif kunjungan DPD ini sehingga kita ada komunikasi dan sinkronisasi yang baik, sesuai tupoksinya DPD harus mendengarkan aspirasi dari daerah,” tutur Agus. Untuk menggali potensi besar perekonomian Jabar, menurut Agus, bank-bank syariah butuh keberpihakan dari semua pihak. Tidak hanya pemegang saham, melainkan kebijakan riil dari pemerintah untuk membantu bank syariah, kalau bjb Insya Allah mendukung tumbuh kembangnya bjb syariah sehinga maju dan berkembang lebih besar lagi,” ungkap Agus seraya mengakui, untuk mensosialisasikan perbankan syariah butuh biaya promosi yang cukup besar. (nto)

loading...

Feeds