Bupati: Tetap Fokus pada Lima Prioritas Pembangunan dan Kesampingkan Ego Sektoral

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H, S.Ip, M.Ip

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H, S.Ip, M.Ip

POJOKBANDUNG.com – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H, S.Ip, M.Ip meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mewujudkan lima prioritas pembangunan secara komprehensif dengan mengesampingkan ego sektoral.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2018 di Gedung Mohamad Toha Soreang, Rabu (14/3).

“Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung masih terfokus pada lima prioritas pembangunan,” ucap Bupati.

“Bagaimana SDM ditata dan dikelola dengan lebih baik, Infrastruktur diperkuat, daya saing perekonomian lebih ditingkatkan, memperkuat bidang pangan agar tidak ada masyarakat yang gizinya buruk serta masih yang terberat adalah sektor pembangunan lingkungan yang tetap fokus pada Program Citarum Harum dan Bersih Sampah 2020,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga berharap Perangkat Daerah (PD) senantiasa berkoordinasi dengan semua stake holder, komunitas dan masyarakat dalam gerakan Sabilulungan Seribu Kampung.

“Koordinasikan terus dengan semua stake holder, komunitas dan masyarakat agar bahu membahu menjaga kampung, supaya kampungnya sejahtera bebas narkoba, bersih sampah, berwawasan lingkungan, tidak ada pangangguran, aman, hijau dan lestari,” urai Dadang Naser.

“Ada pun eksisting pembangunan Bandung 1000 Kampung, harus ada intervensi misalkan dalam sanitasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijaunya, pembinaan UKM, BUMDes, dan itu semua akan komprehensif bila ditopang oleh berbagai bidang dalam Perangkat Daeraah dan seluruh stake holder yang ada,” sambungnya.

Terkait ketahanan pangan, zona hijau dalam tata ruang menurutnya sudah seimbang namun alih fungsi lahan dalam program sejuta rumah tetap harus memperhatikan ruang hijaunya. Sementara untuk zona lainnya, dia menegaskan, sudah dievaluasi dan disegmentasi oleh pusat dan provinsi.

“Zona hijau sudah seimbang, tapi adanya alih fungsi lahan dalam program sejuta rumah harus tetap memperhatikan ruang hijau, harus ada sumur resapan, ada danau yang nanti bisa dimanfaatkan agar pangan di kampung itu kuat,” tambah Dia.

Segmentasi lahan, sambung dia, sudah dievaluasi oleh pusat dan provinsi, itu sudah mulai berjalan, seperti zona abu untuk industri, zona merah untuk pertumbuhan perdagangan dan pertokoan, zona kuning untuk perumahan dan home industry, dan tadi zona hijau untuk perhutani sehingga lahan kritisnya diperbaiki.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ir. H. Ernawan Mustika, M.Si, dalam laporan hasil Musrenbang memaparkan Proyeksi rincian pendapatan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2019.

“Proyeksi total pendapatan sebesar Rp. 3,8 triliun, terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 833,3 miliar, Dana Perimbangan 2,3 triliun, pendapatan lain-lain yang sah Rp. 648,7, belanja Rp. 4,2 triliun, belanja tidak langsung Rp. 2,4 triliun, belanja langsung Rp. 1.7 triliun, defisit Rp. 473 miliar. Untuk defisit ini ditutup melalui pembiayaan sehingga kondisi neraca pada saat ini sudah balance,” papar Kepala BAPPEDA.

Dari proporsi belanja langsung dalam rancangan awal RKPD 2019, lanjutnya, dialokasikan untuk pagu kewilayahan, pagu sektoral dan pagu rutin.

“Alokasi untuk pagu kewilayahan sebesar Rp. 361.4 miliar, pagu sektoral sebesar Rp. 1.1 triliun dan pagu rutin sebesar Rp. 229 miliar. Pagu kewilayahan 2019 ini terdapat kenaikan dari tahun lalu sebesar Rp. 22,4 miliar,” terang Ernawan.

Terkait usulan di luar APBD Kabupaten Bandung, Dia menambahkan, terdapat usulan yang ditujukan kepada APBD Provinsi dan APBN.

Untuk APBD Provinsi ada beberapa usulan. Pertama Pembangunan SMA/SMK negeri di kecamatan yang belum ada SMA/SMK-nya, pembangunan jalan menuju Obyek Wisata Tebing Keraton, perbaikan daerah irigasi Ciherang.

Kemudian, peningkatan rasio elektrifikasi, pengembangan Stadion Si Jalak Harupat berupa tutup tribun, pembangunan layanan satu pintu terpadu TKI (Tenaga Kerja Indonesia), lanjutan pembangunan gedung rawat inap RSUD Cicalengka, pembangunan gedung arsip pelayanan Disdukcapil, pembangunan layanan terpadu penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat, serta pembangunan gedung diklat untuk ASN.

Sedangkan untuk APBN, Dia mengatakan ada beberapa usulan yaitu pembangunan fly over di Rancaekek, program-program penunjang program Citarum Harum, pembangunan jalan lingkar Cileunyi, pemberdayaan pekarangan model perumahan pangan pokok lokal.

Lalu, sistem pembenihan holtikultur, peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, pengadaan sarpras LPH, pengembangan gedung science center, pengembangan gedung tourism command center, pengembangan gedung convention center, dan penataan curug cinulang serta obyek wisata lainnya.

“Di samping kegiatan APBN, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi, kami juga merancang program kegiatan yang didorong untuk dibiayai melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun program-program atau kegiatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial BKPP Wilayah 4 Priangan (mewakili Gubernur Jabar) Tito Suharwanto, S.Pd, S.Ip, M.Si, Anggota DPRD Provinsi Jabar H. Hilman, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ir. H. Anang Susanto, Kajari Bale Bandung Toto Sucasto, S.H, M.H.

Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung Siti Suryati, S.H, M.H, M.M, Danskadik 203 (mewakili Danlanud Sulaiman) Letkol. Lek. Supriyadi, mewakili Dandim 0609 Mayor Tri Harbusania, S.E, M.M, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, para camat serta para akademisi dari ITB, UNPAD, UIN Sunan Gunung Djati dan UNNUR.

(*/men/pojokbandung)

loading...

Feeds