Akhir Maret, Seluruh Angkot di Kota Cimahi Harus Berbadan Hukum

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dari 350 unit angkutan umum kota (angkot) di Kota Cimahi , baru 250 unit yang sudah berbadan hukum. Dengan begitu, 25 persen angkot belum berbadan hukum.
Dinas Perhubungan Kota Cimahi, saat ini terus mendorong para pengelola angkot agar mematuhi aturan. Sebab, ketentuan penyedia jasa angkutan umum yang harus berbadan hukum, sesuai Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 139 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.
Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi Ranto Sitanggang, mengatakan, Dalam aturan tersebut disebutkan, penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain yaitu berupa Perseroan Terbatas dan Koperasi.
“Kalau kita tidak tegas maka, kita bisa dianggap tidak menjalankan tugas. Diarapkan, pengelola bisa memahami apa yang sudah ditetapkan pemerintah,” katanya.
Bagi yang belum berbadan hukum, lanjut dia, pihaknya tidak akan memberi rekomendasi perpanjangan izin trayek. Dengan demikian, kembali ditegaskan, akhir bulan Maret 2018 ini seluruh angkot sudah berbadan hukum.
“Seharusnya, perpanjangan izin trayek bagi angkot yang belum bermigrasi ke badan hukum sejak 1 Januari 2017. Tapi kita kasih waktu. Sekarang tidak lagi,” tegasnya.
Kendati demikian, kata dia, dengan adanya ketegasan dari Pemerintah Kota Cimahi, pada awal tahun 2017 jumlah angkot di Kota Cimahi baru 30 persen yang sudah berbadan hukum.
Namun, tahun 2018 ini bertambah cukup banyak dengan persentase 75 persen.
Menurut dia, cepatnya peralihan angkot dari pribadi ke badan hukum tidak lepas dari kerjasama antara Kelompok Kerja Unit (KKU), badan hukum angkutan dan Organda Kota Cimahi.
“Secara bersama dengan Dishub, kita terus mensosialisasikan aturan tersebut dan hasilnya, cukup bagus. angkot yang sudah berbadan hukum terus bertambah,” katanya.

loading...

Feeds