900 Ribu Lebih Warga Jabar Belum Bikin KTP

Mobil pembuat e-KTP keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung (Azis Zulkhair/Radar Bandung)

Mobil pembuat e-KTP keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung (Azis Zulkhair/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sebanyak 971.675 penduduk Jawa Barat belum melakukan perekaman data atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jabar mengatakan, perekaman KTP Elektronik atau E-KTP sudah mencapai 99,21 persen.

Kepala Sub Bagian Umum Disdukcapil Jabar, Suhendi menjelaskan, terus mendorong warga Jabar untuk segera melakukan perekaman data sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang meliputi 16 Kota Kabupaten dan satu Pemilihan Gubernur di Jabar pada 2018 ini.

Menurut Suhendi, KTP elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang hanya dimiliki seorang warga seumur hidup ini merupakan syarat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur (Pigub), Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Jika belum menerima KTP elektronik tapi sudah melakukan perekaman data, warga dapat memiliki surat keterangan dari dinas kependudukan setempat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Disdukcapil Jabar, Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

Suhendi memaparkan, menurut data Disdukcapil pada tahun 2017 terakhir, dari jumlah penduduk Jabar sebanyak 44.362.339 jiwa, sebanyak 32.500.556 di antaranya adalah wajib memiliki KTP elektronik.

Sebanyak 29.886.332 atau 94,04 persen penduduk telah memiliki KTP elektronik, sedangkan yang sudah melakukan perekaman data sudah 31.528.882 orang atau 99,21 persen.

Dengan demikian, 971.675 orang atau 0,79 persen belum melakukan perekaman. Sedangkan warga yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jabar sebanyak 32.532.229 orang.

Lanjutnya, jumlah pemilik KTP elektronik tidak mungkin mencapai 100 persen secara utuh, hal ini karena yang dinamakan data akan selalu dinamis atau berubah-rubah seriring pembaruan lalu dengan adanya wajib KTP baru setiap harinya juga.

Menurutnya, tidak akan mungkin capai target 100 persen karena terus bertambah dan berkurang. Ada yang meninggal, pindah, bertambah baru. Bakal ada terus perubahan. Kalau tidak bisa cetak KTP, bisa pakai surat keterangan.

Hal lainnya disebabkan Juga pemilik KTP yang meninggal dunia, belum lagi, ada hambatan di lapangan dalam melakukan perekaman data, sampai ada yang tidak mau punya KTP karena tidak mau difoto.

“Kami terus berusaha maksimal dengan menggelar perekaman diluar kantor, seperti di car free day, ke pelosok, bahkan di hajatan warga. Dinasnya tinggal memetakan daerah mana saja yang banyak belum merekam data,” ungkapnya.

Menurutnya, jika dilihat dari tingkat nasional, pencapaian perekaman data KTP elektronik di Jabar  sudah mencapai 99,21 persen, dinilai sudah sangat sukses. Hal ini disebabkan Jabar merupakan daerah berpenduduk terbanyak di Indonesia.

“Kita optimistis jika daftar pemilih tidak akan mengalami permasalahan yang serius dalam Pilkada Serentak nant,” terangnya.

Di samping itu, Disdukcapil Kota Bandung telah melaksanakan program perekaman KTP Elektronik langsung ke rumah warga sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.

Staf Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Suprianto menjelaskan, program tersebut sebetulnya sudah lama dilakukan, terhitung sejak 2017 tahun lalu, Disdukcapil Kota Bandung secara intensif mendatangi rumah-rumah warga

“Layanan jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat terutama yang sakit dalam proses perekaman,” ujarnya saat ditemui Radar Bandung di Kantor Disdukcapil Kota Bandung, Jalan Ambon, Bandung.

Ia memaparkan, terhitung sejak periode 2017 hingga Maret 2018, layanan ini mampu menyerap hingga 40 persen dari total jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik di Kota Bandung.

Namun diakuinya, ada beberapa kendala saat perekaman, di antaranya seperti lansia yang kesulitan berkomunikasi atau penyandang disabilitas dan warga yang sakit juga terkadang sulit ketika akan difoto.

Lanjutnya, terkadang sebagian lansia sulit untuk berkomunikasi karena faktor pendengarannya, begitu juga bagi penyandang disabilitas, ia mengungkapkan bahwa petugas Disdukcapil mengalami kesulitan untuk mengaturnya.

“Kalau warga yang sakit, kami suka tidak tega saat melakukan perekaman,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, adapun tahapannya jika ada warga yang ingin ditangai oleh petugas Disdukcapil tahapannya adalah warga cukup dengan mengajukan permintaan kepada RT dan RW setempat, lalu akan diproses oleh kelurahan dan didata oleh kecamatan. Selanjutnya disampaikan kepada Disdukcapil Kota Bandung yang akan langsung mendatangi rumah warga.

“Program ini terus berlanjut. Sehingga yang dulunya sulit mengurusi ini itu karena kendala tidak memiliki KTP, bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

(Cr1)

loading...

Feeds

Sandrina Pukau Warga Cianjur

‎Tahun ini Napak Jagat Pasundan (NJP) mengusung tema 'Keur Balarea', ada banyak konsep baru dan unik dalam pengemasannya dibandingkan tahun …