Angkot di Cimahi Harus Berbadan Hukum, Jika Tidak….

Angkot Kota Cimahi (Gatot/Radar Bandung)

Angkot Kota Cimahi (Gatot/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi berharap tahun 2019 semua angkot di Kota Cimahi 100 persen berbadan hukum. Pasalnya, sejauh ini baru 75 persen yang berbadan hukum.

Jumlah angkot di Kota Cimahi saat ini ada 403 unit. Namun, yang eksis beroperasi dari 3 trayek yakni Cimindi-Pasar Antri, Cibeber-Pasar Antri via Contong dan Cibeber-Pasar Antri via Leuwigajah saat ini kurang lebih 350 unit. Dari jumlah tersebut total yang sudah berbadan hukum kurang lebih 250 unit.

Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi Ranto Sitanggang, mengatakan, aturan mengenai izin angkot tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2016.

Ketentuan penyedia jasa angkutan umum harus berbadan hukum sesuai Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 139 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.

Dalam aturan tersebut disebutkan, penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain yaitu berupa Perseroan Terbatas dan Koperasi.

“Sejak diberlakukan ketentuan ini, angkot yang ingin mendaftar ulang izin trayek tidak bisa lagi atas nama perseorangan atau pemilik, tetapi harus atas nama badan hukum,” katanya.

Dia menyebutkan, pada awal tahun 2017 lalu, jumlah angkot di Kota Cimahi baru 30 persen yang sudah berbadan hukum. Namun, tahun 2018 mengalami peningkatan.

Menurut dia, cepatnya peralihan angkot dari pribadi ke badan hukum tidak lepas dari kerjasama antara Kelompok Kerja Unit (KKU), badan hukum angkutan dan Organda Kota Cimahi bersama-sama dengan Dishub untuk terus menerus mensosialisasikan aturan tersebut.

“Dan hasilnya cukup bagus, angkot yang sudah berbadan hukum terus bertambah,” katanya.

Bidang Angkutan Dishub Kota Cimahi juga tidak lagi memberikan rekomendasi perpanjangan izin trayek bagi angkot yang belum bermigrasi ke badan hukum  sejak 1 Januari 2017.

“Ketegasan ini sangat efektif untuk mendorong para pengusaha angkutan untuk bermigrasi ke badan hukum,” tambahnya.

Untuk saat ini, Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi sedang melakukan kembali updating data terhadap angkot trayek lokal Cimahi. Sementara data valid yang baru masuk ke Dishub Kota Cimahi dari 3 KKU trayek lokal di Cimahi baru sekitar 60%.

Pihaknya berharap, akhir Maret ini  pendataan tersebut sudah selesai dilaksanakan sehingga, Dishub memiliki database angkutan trayek lokal yang memang eksisting beroperasi di lapangan.

“Kalau tidak segera bermigrasi menjadi badan hukum, otomatis kendaraan tersebut tidak akan bisa memperpanjang pajak kendaraan. Izin trayek juga tak bisa diperpanjang,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds