12 Kecamatan Terdampak Banjir, Pemkab Terus Optimalkan Layanan

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser dan rombongan saat peninjauan banjir di Majalaya

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser dan rombongan saat peninjauan banjir di Majalaya

POJOKBANDUNG.com – Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, sampai saat ini tercatat 12 Kecamatan terdampak bencana banjir dan longsor.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser, SH,S.Ip.,M.Ip mengatakan, bencana tahun 2018 adalah yang terbesar sejak 1980.

Berbagai upaya komprehensif dan multidimensi juga sudah dilakukan, mulai dari program preventif, tanggap darurat hingga pemulihan. Namun masih belum menghasilkan solusi yang signifikan.

“Kita sudah merumuskan upaya yang komprehensif dan bersinergi dengan berbagai pihak,” ungkap Bupati usai melakukan rapat koordinasi penanganan bencana bersama jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

“Langkah preventif seperti mitigasi wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas SDM pada komunitas kebencanaan, pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana, sinergitas lintas sektoral, BUMN, pihak PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), NGO (organisasi asing),  melakukan rekayasa sosial, vegetatif bahkan rekayasa teknologi, serta ajakan pada masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri melalui program LCO (Lubang Cerdas Organik),” lanjutnya.

Bupati menginstruksikan, untuk menindak tegas kepada semua orang yang membuang sampah di TPS liar.

Bersama 12 Camat yang wilayahnya termasuk daerah rawan bencana, yakni Kecamatan Ciparay, Ibun, Solokanjeruk, Paseh, Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Arjasari, Cileunyi, Pacet dan Kecamatan Banjaran, Bupati memberi kewenangan untuk menggerakan seluruh perangkat yang ada di bawahnya menyelesaikan persoalan sampah sebagai penyebab bencana.

“113.424 jiwa sudah terdata sebagai korban bencana. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat di Kabupaten Bandung, pemerintah terus mengoptimalkan layanan. Mulai dari assessment korban, kerusakan, kerugian, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, makanan cepat saji , obat-obatan, juga perlengkapan untuk kelompok rentan (lansia, bayi, wanita hamil dan orang sakit), serta logistic lainnya, dengan keterlibatan berbagai element. Karena bencana adalah urusan semua pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Yudhi Haryanto,SH,SP1 mengungkapkan Penyebab utama terjadinya bencana di Kabupaten Bandung lanjutnya, selain faktor cuaca,  kerusakan dan alihfungsi lahan di hulu sungai Citarum oleh masyarakat, sedimentasi sungai, juga faktor perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dan kerusakan fungsi sungai.

“Kewenangan setiap lembaga sangat berpengaruh dalam penyelesaian bencana di Kabupaten Bandung. Ada BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum, Perum Perhutani dan PTPN juga,  Kodam III Siliwangi, pemerintah pusat, bahkan Presiden RI  Jokowi Dodo melalui program Citarum Harum tengah  merumuskan akan menyelesaiakannya dalam kurun waktu 9 tahun,” imbuhnya.

Jika merunut sejarah, banjir di Bandung sudah terjadi dari masa kepemimpinan terdahulu. Pemerintah bersama berbagai pihak saat itu sudah melakukan program untuk Citarum, seperti Citarum Bergetar pada tahun 2001,  Citarum Bestari yang digulirkan Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 hingga sekarang Citarum Harum pada tahun 2018.

“Untuk pertama kalinya atas komando dari Kodam III Siliwangi, penyelesaian masalah Sungai Citarum yang menjadi penyebab banjir selama ini, sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Selain serempak mendukung program Satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan) dari Pemkab Bandung, pembersihan sungai, hingga komando untuk memerangi kerusakan lingkungan terus dilakukan,” pungkas Yudhi Haryanto.

(*/men/pojokbandung)

loading...

Feeds