Petugas PPK Bandung Dituding Terlibat Rugikan Suara Duriat

Pasangan Duriat saat melapor ke Panwaslu Bandung (istimewa)

Pasangan Duriat saat melapor ke Panwaslu Bandung (istimewa)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Empat saksi dan satu ahli memberikan keterangan Kepada Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) terkait sengketa Pasangan Calon (bapaslon) independen Dony Mulyana Kurnia dan Yayat Rustandi (Duriat) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.

Dalam keterangannya, empat saksi Duriat menilai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bandung banyak berbuat curang dalam Verifikasi Faktual (Verfak) data Duriat.

Saksi pertama, Devti Sopia sulaiman memaparkan, ketika Verfak ada petugas yang mendatangi kediamanya, kemudian petugas itu dikatakanya memberikan pertanyaan memilih Duriat atau tidak.

“Saya tidak tau itu petugas atau bukan, yang jelas cuma minta e-KTP sama fotokopi,” ujarnya, saat dimintai keterangan di kantor Panwaslu Jalan Leo Nomor 19, Turangga, Batununggal, Kota Bandung, Rabu (21/2).

Devti melanjutkan, petugas yang mendatanginya tidak menggunakan alat pengenal dan atribut KPU.

“Ada tiga orang yang datang, dokumen tertentu juga tidak ditunjukkan,” ungkapnya.

Selanjutnya saksi kedua dari Liaison Officer (LO) Duriat Kecamatan Cicadas Nurhayati yang mengakut ikut serta ketika pegawai PPS melakukan Verfak RW 13 Cibenying Kidul.

Ia menyaksikan langsung verifikasi PPS dari pintu ke pintu dan melihat mana yang mendukung dan yang tidak.

“Semua saya melihat prosesnya, karena saya ikut mendampingi petugas PPS,” ujarnya.

Nurhayati menyebutkan, hari itu setelah magrib, PPS mendatangi kembali rumah warga tanpa sepengetahuannya. Dari situ keluarlah penyataan dari PPS bahwa semua kecamatan Cicadas tidak mendukung sama sekali.

“Dari pagi saya mengikuti Verfak, kenapa setelah magrib PPS mengeluarkan data lain,” paparnya.

Hayati menambahkan, ia memang tidak memiliki rekap data pendukung Duriat, namun ia punya foto dan nomer handphone pendukungnya. “Ada 110 ktp yang saya kirim ke LO duriat Kota Bandung,” sambungnya.

Penasihat Duriat, Hendra Suhendar menjelaskan, tim sukses Duriat sempat berdiskusi dengan ketua PPK, bahwa PPK hanya bisa melakukan Verfak bukan penelitian kembali.

“Yang dilakukan PPS tidak sesuai UU Nomor 1/2017 terkait tahapan program penyelengga pemilihan,” ungkapnya.

Hendra melanjutkan, ada 998 dukungan dari kecamatan Sumur Bandung dan 820 e-KTP yang dicoret oleh Disdukcapil melalui PPS dengan alasan tidak masuk akal. Ia juga meminta PPS menunjukkan sisa 178 e-KTP yang menolak mendukung Duriat.

“KPU tidak bisa memberikan kepada kami B5 KWK berarti mereka tidak bisa membuktikanya, ini penipuan publik,” ujarnya.

Hendra menegaskan, dari 29 kecamatan di Kota Bandung, khususnya kecamatan Atapani, Sumur Bandung, Cibeunying Kaler,  tidak mungkin Duriat tidak memiliki suara pendukung.

loading...

Feeds