Bangun Ekonomi Rakyat, DPD Sosialisasi LPDB

 Anggota DPD RI Ir H Ayi Hambali dan Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo bersama peserta sosialisasi di kantor DPD RI, Kota Bandung, Kamis (22/2).

Anggota DPD RI Ir H Ayi Hambali dan Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo bersama peserta sosialisasi di kantor DPD RI, Kota Bandung, Kamis (22/2).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sangat strategis untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan melalui akses permodalan yang mudah dengan bunga rendah. Namun keberadaan lembaga pembiayaan ini belum banyak dikenal masyarakat luas, khususnya para pelaku usaha KUMKM.
Untuk lebih memperkenalkan peran dan fungsi LPDB KUMKM kepada para pelaku usaha, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sosialisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM.
Sosialisasi ini dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir H Ayi Hambali dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat, Dr Elis Yatimah dan perwakilan dari Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Hadir pula para pejabat dinas koperasi Kabupaten Bandung, Bogor, Karawang, Cirebon, pelaku usaha UMKM penerima pinjaman LPDB serta pengurus Forum Pondok Pesantren Jabar.

“Keberadaaan LPDB-KUMKM ini memang masih belum terlalu dikenal masyarakat luas. Seperti halnya di kalangan pondok pesantren, walaupun beberapa pesantren di Jabar sudah ada yang tersentuh tapi jumlahnya masih sedikit, banyak yang belum tersentuh. Dari sebanyak 16 ribu pontren di Jabar, paling cuma ada dua atau tiga pesantrean yang sudah tersentuh LPDB. Ini kan baru tahap awal, kami akan kerja sama dengan pontren untuk melakukan sosialisasi LPDB ini,” ujar Ayi Hambali seusai acara di kantor DPD Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Kamis (22/2).
Senator asal Jabar ini menerangkan, banyak pesantren di Jabar yang kondisi perekonomiannya lemah. Dirinya ingin pesantren-pesantren itu mandiri dengan membuka berbagai usaha. Dampaknya pesantren itu jadi mandiri dan santrinya belajar usaha.

“Saya lebih memilih LPDB bukan kredit usaha rakyat (KUR), karena untuk KUR realisasi di lapangan ternyata sulit, tapi melalui LPDB, responnya cukup baik, dirutnya saja mau datang ketika diundang sosialisasi. Meski dana LPDB-nya sekarang terbatas cuma Rp2 triliun, karena untuk seluruh Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Sebab itu, saya ingin mendorong modal LPDB ini ditambah lagi. Untuk KUR saja, pemerintah mengucurkan dana Rp 100 triliun, LPDB siapa tahu ke depan makin bertumbuh,” ungkap Ayi Hambali.
Pentingnya memperkenalkan LPDB, menurut Ayi, agar semakin banyak orang mau berusaha. Sekarang banyak lulusan sekolah atau pesantren maunya mencari lowongan kerja, tapi dengan prgoram LPDB ini siapa tahu banyak melahirkan para pengusaha.
Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Jabar, kata Ayi, berkisar pada faktor SDM, modal dan pemasaran.

“Sebetulnya modal bukan satu-satunya yang utama, dengan modal berapa pun dia bisa berkembang bagus, asalkan SDM dan pemasarannya bagus. Yang menjadi kelemahan para pelaku UMKM di Jabar justru pada marketingnya,” paparnya.

Produk daerah di Jabar cukup potensial untuk pengembangan usaha, seperti Batik Trusmi Cirebon, atau industri kulit di Garut. “Namun kita belum memiliki pusat pemasarannya. Kota Bandung sebagai ibukota Jabar yang telah menjadi pusat destinasi wisata domestik maupun mancanegara seharusnya memiliki pusat pemasaran untuk menjual produk-produk unggulan di Jabar,” sebut Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini.
Terkait banyaknya persyaratan yang dikeluhkan pelaku UMKM untuk mendapat dana LPDB ini, menurut Ayi, hal itu dapat dicarikan solusinya.

“Melihat persyaratannya memang terlihat sulit, tapi kita bisa pakai prinsip orang ketika salat. Salat berjamaah itu pahalanya lebih besar ketimbang sendiri, konotasinya jika pelaku UMKM bergabung bersama-sama maka tidak akan menemukan kesulitan, misal dalam bentuk kelompok usaha atau koperasi. Batu kali kalau hanya satu tidak ada harganya tapi kalau satu truk tentu ada harganya. Jadi persyaratan itu bisa diatasi melalui kerjasama pelaku UMKM apalagi sudah ada keberpihakan dari pemerintah daerah yakni dinas koperasi,” terang Ayi.
Mengingat peran dan fungsi LPDB cukup membantu dalam mengembangkan perekonomian UMKM, Ayi Hambali pun merekomendasikan kepada pemerintah agar modal LPDB ini ditambah. “Saya akan sampaikan kepada pemerintah, LPDB harus ditambah modalnya, pemerintah pusat pun harus memberi penugasan dan wewenang yang memadai kepada dinas koperasi provinsi, kota maupun kabupaten agar dapat membantu masyarakat, untuk pelaku usaha kalau tidak bisa berdiri sendiri sebaiknya bergabunglah dengan keolmpok usaha koperasi atau KUB (Kelompok Usaha Bersama).
Menyinggung penyaluran dana LPDB selama ini, lanjut Ayi, pengelolaanya sudah cukup profesional.

“Setidaknya itu dibuktikan dari Non Performing Loan (NPL)-nya yang sangat kecil dibawah 1 persen, saya kira LPDB sudah sangat profesional karena menggandeng mitra kerja yang tepat. Diantaranya Jamkrindo dan Askrindo yang akan mengontrol bergulirnya dana pinjaman LPDB tersebut,” jelasnya.
Sementara Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo menyatakan, Jawa Barat ini memang gudangnya UMKM yang bergerak di fesyen, kraf dan kuliner.

“Saya kira ini menjadi target kami dalam rangka mengakses permodalan dari LPDB dengan lebih baik. Dengan bantuan Pak Ayi selaku anggota DPD, sosialisasi ini merupakan terobosan teman-teman di DPD supaya UKM-uKM di Jabar bisa lebih mudah mengakses permodalan dari LPDB,” ucap Braman Setyo.
Braman Setyo mengatakan, melalui dana LPDB tiga sektor usaha di Jabar yakni industri kuliner, kraf dan fesyen bisa lebih bergerak lagi, baik dengan pola konvensional maupun syariah.

“Artinya dengan bunga murah, pengembangan usaha mereka bisa lebih cepat lagi, saya kira teman-teman di dinas koperasi mau melakukan pendampingan, karena bagaimanapun juga Jabar menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Indonesia.
Menyoal masalah agunan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman LPDB, Braman Setyo pun menawarkan beberapa solusi.

“Saya sudah kerja sama dengan perusahaan Jamkrindo ataupun Jamkrida di Jabar, saya kira itu jawaban yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha yang katanya sulitlah, lambat, dengan program 21 hari itu kayaknya bisa terealisir,” tandasnya.

Braman Setyo menambahkan, rencana pembiayaan LPDB-KUMKM di tahun 2018 ini mencapai Rp 1,2 triliun. “Kalau kita bekerja sendiri dana sebanyak itu tidak akan habis, 1,2 triliun buat LPDB cukup besar tapi bagi 61 juta unit usaha itu kecil. Tapi kalau kerja sama dengan dinas-dinas koperasi provinsi, kota dan kabupaten, dan Jamkrido ini malah jadi kecil, kalau dana sudah tersalurkan semua itu kecil bagi saya. saya berharap teman-teman di dinas sebagai unsur pembina koperasi UKM di daerah bisa mendorong UKM-UKM bergeliat, kalau sudah bagus kita dorong supaya mereka mendapat dana bergulir dari LPBD,” jelasnya.

Sekadar catatan, dana LPBD tahun 2017 sebanyak Rp 1 triliun tapi hanya terserap kurang lebih 40 persennya. “Begitu saya masuk, saya langsung melakukan moratorium untuk memperbaiki regulasi yang ada. Sudah selesai semuanya, 26 Februari ini kami sudah siap menerima dokumen,” pungkasnya. (*/nto)

loading...

Feeds