12 Wajib Pajak Terima Penghargaan dari KPP Pratama Soreang dan Majalaya

Tax Gathering dan Dialog Perpajakan 'Sinergi untuk Kemandirian Negeri' yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang dan Majalaya

Tax Gathering dan Dialog Perpajakan 'Sinergi untuk Kemandirian Negeri' yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang dan Majalaya

POJOKBANDUNG.com – Sebanyak 12 wajib pajak mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya dalam acara Tax Gathering dan Dialog Perpajakan ‘Sinergi untuk Kemandirian Negeri’ yang digelar kedua KPP tersebut di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (21/02).

Penghargaan diterima oleh 6 Wajib Pajak KPP Pratama Soreang dan 6 Wajib Pajak KPP Majalaya (pribadi dan badan). Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepala KPP Pratama Soreang, Harry Pantja Sirait, dan Kepala KPP Pratama Majalaya, Elis Dewi Sartika, didampingi Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo serta Bupati Bandung, Dadang M. Nasser menyampaikan langsung penghargaan tersebut.

Yoyok Satiotomo mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak.

“Mewakili institusi Ditjen Pajak, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepatuhan para wajib pajak yang berkumpul di sini,” ujarnya.

“Perlu kita sadari bersama bahwa salah satu pilar kehidupan bernegara adalah partisipasi warga negara dalam menunjang pembiayaan bernegara itu sendiri, dalam hal ini adalah melalui pembayaran pajak. Sekitar 80% APBN kita berasal dari uang pajak yang kita semua bayarkan,” lanjutnya.

Yoyok menyampaikan, untuk melayani Wajib Pajak di Kabupaten Bandung, Ditjen Pajak membentuk dua KPP, yaitu KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya yang pada tahun lalu (2017) dapat mencapai target penerimaan pajak.

“Tahun 2017 lalu, berkat partisipasi aktif seluruh stakeholder, alhamdulillah kedua KPP dapat memenuhi target penerimaan pajak yang diamanahkan. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Soreang sebesar Rp1.475 miliar dari Rp1.255 miliar (117,51%) dan sebesar Rp751,5 miliar dari Rp670 miliar (109,4%) untuk KPP Pratama Majalaya,” jelas Yoyok.

Selain itu, Yoyok juga mengatakan, dana pajak yang dihimpun Ditjen Pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan program-program pemerintah.

“Dari uang pajak yang terkumpul tersebut menyokong sekitar 69,27% APBD Kabupaten Bandung sehingga bisa digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah Kabupaten Bandung,” pungkasnya.

Senada dengan Yoyok, Bupati Bandung Dadang M. Nasser pun menyampaikan ungkapan terima kasih khususnya kepada para pembayar pajak atas sumbangsihnya dalam membangun Kab. Bandung melalui pajak.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada para pembayar pajak. Berkat pajak saudara, kami bisa mewujudkan program kami diantaranya dengan perbaikan jalan atau infrastruktur menjadi lebih mudah, jumlah pengangguran berkurang, investasi di kab. Bandung semakin meningkat, dan juga pembangunan di bidang pangan melalui penolakan impor beras dan memaksimalkan hasil panen para petani di kab. Bandung. Semua terselenggara berkat pajak yang saudara-saudara bayarkan,” kata Dadang.

Acara yang dihadiri 200 Wajib Pajak itu dilanjutkan dengan paparan dan dialog perpajakan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

“Dalam beleid ini, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT atau belum diikutkan dalam program Amnesti Pajak lalu. Prosedur tersebut dinamai Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final). Prosedur PAS-Final ini amat mudah, yaitu melalui pelaporan SPT Masa PPh Final,” ujar Kepala KPP Pratama Soreang, Harry Pantja Sirait yang menjadi narasumber dialog tersebut.

Harry menegaskan, fasilitas PAS-Final ini berlaku selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

“Kami mengharapkan agar Wajib Pajak segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum Ditjen Pajak menerbitkan SP2. Memanfaatkan progam ini bisa menghindarkan diri dari sanksi serta memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.

Selain Harry, dialog perpajakan ini juga menghadirkan narasumber dua Account Representative yaitu Kekeu Meutia dari KPP Pratama Soreang dan Ayi Mihraz Siddik dari KPP Pratama Majalaya serta dimoderatori Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Soreang, Dwi Iman Aprianto.

(nto)

loading...

Feeds