Mahasiswa Bandung Soroti Penguatan DPD RI

(ki-ka) Anton Budi Indrayana, Staf Ahli Kepresidenan Dr Asep Salahudin,  Anggota DPD Ir H Ayi Hambali dan  Dosen Fak Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti saat dialog publik dengan BEM se Bandung Raya di kantor DPD RI, Kota Bandung, Selasa (20/2).

(ki-ka) Anton Budi Indrayana, Staf Ahli Kepresidenan Dr Asep Salahudin, Anggota DPD Ir H Ayi Hambali dan Dosen Fak Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti saat dialog publik dengan BEM se Bandung Raya di kantor DPD RI, Kota Bandung, Selasa (20/2).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi negeri dan swasta se Bandung Raya turut meramaikan acara Dialog Publik yang digagas oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Uninus Bandung.
Dialog Publik bertajuk ‘Mewujudkan Kinerja Konstitusional DPD RI’ ini menghadirkan sejumlah pembicara. Diantaranya, Anggota DPD RI Ir H Ayi Hambali, Dosen senior Fakultas Hukum Unpad Dr Susi Dwi Harjanti dan Staf Ahli Deputi I Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Dr Asep Salahudin.

Menurut Ayi Hambali, DPD perlu mendengar langsung aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan DPD selama ini. Nah, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang dikenal kritis, konstruktif dan inovatif perlu didengar juga suaranya.

“Kita ingin mendengar aspirasi dari masyarakat tentang DPD, termasuk kalangan mahasiswa. Yang penting lagi apa sih yang diharapkan mahasiswa terhadap keberadaan DPD,” ujar Senator asal Jawa Barat ini seusai Dialog Publik di Kantor DPD Jalan Munding Laya, Kota Bandung, kemarin (20/2).
Dialog publik yang dimoderatori oleh R Anton Budi Indrayana itu, mendapat antusias tinggi dari para mahasiswa.

“Ternyata mereka cukup antusias dan menganggap DPD sebagai fasilitator bagi mahasiswa dalam menyalurkan aspirasinya. Mereka bisa bebas menyampaikan kritikan dan ketidakpuasan terhadap parlemen di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya penyaluran aspirasi seperti ini akan mengurangi tekanan-tekanan sosial maupun politis, daripada terlalu dibendung akan meledak jadinya, kegelisahan mereka kegelisahan kita juga,” papar Ayi Hambali yang menjabat Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini.

Ayi mengatakan, DPD sesuai kewenangannya senantiasa berjuang keras menyampaikan aspirasi dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat agar dapat didengar oleh DPR. “Namun semuanya itu sangat tergantung tanggapan dari DPR. Ketika DPR masih belum terlalu semangat melakukan amandemen UUD dan memberi sedikit kewenangan kepada DPD, ya hasilnya begitu-begitu saja,” ungkap Ayi.

Dalam menguatkan kewenangannya, sambung Ayi, DPD sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membuat kajian tentang pengembangan penguatan DPD. Secara politis, draft kajian itu pun sudah diserahkan kepada presiden melalui ketua MPR.

“Bagaimana pun kita harus punya afiliasi politik supaya suara kita dapat tersampaikan ke DPR, misalnya teman yang berbaju Golkar, PAN, atau PKS menyampaikan suara kita melalui teman-temannya yang ada di DPR. Alhasil, kendati DPD tidak dilibatkan dalam pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) namun ada satu poin yang menguntungkan DPD,” jelas Ayi.

Suasana dialog publik di kantor DPD berlangsung cukup hangat. Sejumlah mahasiswa melontarkan pertanyaan dan gagasan yang cukup kritis kepada para pembicara. Salah satunya, fenomena anggota DPD RI yang terlibat dalam partai politik. Menanggapi itu, Ayi Hambali mengakui jika DPD kini sudah diwarnai bendera parpol. “Anggota DPD banyak yang aktif di parpol bahkan sebagian besar sudah masuk parpol, tapi hal ini sah-sah saja, karena dalam undang-undang tidak ada larangan anggota DPD aktif di parpol,” tandas Ayi Hambali.

Sebagai gambaran, kata Ayi, di negara adidaya Amerika Serikat (AS) para senator adalah anggota partai bukan dari independen. Bahkan, calon senator AS diajukan oleh partainya. Demikian halnya di Malaysia. Anggota dewan negara di negeri jiran tersebut dipilih oleh partainya.

“Oleh sebab itu, anggota DPD RI sekarang banyak yang dari parpol, karena kalau berjuang sendiri (independen), sulit untuk menyuarakan aspirasinya di DPR, jadi agar didengar harus berafiliasi ke parpol,” tegasnya.

Bagi Ayi Hambali, betapapun terbatasnya kewenangan DPD bukan hal yang harus dikeluhkan. “Saya berprinsip gunakan kewenangan itu dengan bekerja sebaik-baiknya, jangan sampai uang rakyat habis tersia-sia, lebih baik kita menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan,” pungkas Ayi Hambali. (*/nto)

 

loading...

Feeds

Sandrina Pukau Warga Cianjur

‎Tahun ini Napak Jagat Pasundan (NJP) mengusung tema 'Keur Balarea', ada banyak konsep baru dan unik dalam pengemasannya dibandingkan tahun …