Gubernur Didesak Tindak Kadis DBMPR, GMBI Ancam Pidanakan Oknum DBMPR

Ketua Umum LSM GMBI, Fauzan Rachman saat orasi di DBMPR Jabar terkait pencaplokan tanah warga di blok Gunung Sembung, Kabupaten Purwakarta seluas 45 hektare. (man/mun)

Ketua Umum LSM GMBI, Fauzan Rachman saat orasi di DBMPR Jabar terkait pencaplokan tanah warga di blok Gunung Sembung, Kabupaten Purwakarta seluas 45 hektare. (man/mun)

POJOKBANDUNG.com – Gubernur Jawa Barat didesak menindak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat (Jabar), karena merekomendasikan izin penambangan di lahan milik warga di blok Gunung Sembung, Kabupaten Purwakarta seluas 45 hektare dengan dalih aset negara.

“Oknum DBMPR telah korupsi aset tanah milik warga dengan membiarkan PT Hanusenta Argo Selo yang selalu berlindung di DBMPR untuk melakukan kegiatannya di atas tanah tersebut,” tegas Ketua Umum LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman saat demo di kantor DBMPR Jabar, beberapa hari lalu.

Fauzan mengancam akan mempidanakan pidana dan perdata oknum DBMPR Jabar bila tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemilik sah tanah Gunung Sembung, Heru Prayono.

“Diduga oknum ini mau menjual tanah ke Kereta Api cepat, sementra pemilik tanah terus bayar pajak,” ungkap Fauzan.

Fauzan yang juga sebagai kuasa khusus meminta kepada Kepala DBMPR untuk mematuhi dan menerima hasil putusan penghentian Kejaksaan Negri Purwakarta No: PRINT-1447 /0.2.15/Fd1.1/12/2016 tertanggal 28 Desember 2018 tentang penyidikan penjualan tanah Blok Gunung Sembung seluas 45 HA yang dianggap aset negara dan pelapornya terindikasi DBMPR yang sampai saat ini mengeluarkan izin penambangan kepada Koperasi P2 Setia.

“Kami sebagai kuasa khusus meminta pihak penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelaporan pemilik tanah yang ditujukan kepada PT Hanusentra Argo Selo yang selalu berlindung diketiak/badan DBMPR,” tegasnya.

(man/mun)

loading...

Feeds