E-Tilang untuk Berantas KKN di Jalan, Begini Penjelasan Polda Jabar

Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Hari Suprapto (Gumilang/Radar Bandung)

Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Hari Suprapto (Gumilang/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tilang elektronik (E-Tilang) diklaim dapat meminimalisir upaya oknum kepolisian melakukan praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

E-Tilang memudahkan pelanggar mendapatkan informasi aturan apa yang dilanggar serta berapa jumlah denda yang harus dibayar.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Jawa Barat (Jabar), Hari Suprapto mengatakan, E-Tilang merupakan sebuah inovasi teknologi.

E-Tilang dibuat dengan harapan untuk para pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas ataupun untuk petugas kepolisian yang bertugas di lapangan, dapat dimudahkan untuk proses dan tata cara penilangan tersebut terlebih lagi upaya Polri membuktikan dalam hal transparansi uang yang harus dikeluarkan untuk pelanggaran lalu lintas.

“Dengan E-Tilang, harapannya kita dapat menekan praktek KKN yang kerap terjadi di lapangan,” kata Hari saat ditemui Radar Bandung (grup pojokbandung) di Kantor Humas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung, baru-baru ini.

Ia mengakui, praktek KKN kerap terjadi dan dilakukan oleh pelanggar dan juga oknum kepolisian yang melebihkan uang denda agar mempermudah proses penilangan.

Menurutnya, masih banyaknya pemikiran para pengendara atau pelanggar lalu lintas ketika didapati melanggar peraturan lalu lintas ingin segera menyelesaikan proses penilangannya tersebut melalui cara yang instan.

Terkadang, sambung dia, beberapa oknum petugas polisi yang bekerja di lapangan pun ikut-ikutan melancarkan upaya si pelanggar dengan menerima uang lebih dari si pelanggar tersebut.

“Dengan E-Tilang, jumlah denda yang harus dibayarkan kan jelas melalui data yang dikeluarkan oleh aplikasi E-Tilang tersebut. Kita jadi saling jujur, baik dari si pelanggar dan juga dari kepolisiannya,” ujarnya.

Menurutnya, tilang konvensional masih sarat dengan permainan oknum. Demikian pula proses pengurusan layanan lainnya yang rawan praktik suap.
Selain itu menekan potensi penyelewengan oleh anggota kepolisian, penggunaan aplikasi berbasis online seperti E-Tilang juga diharapkan mempercepat waktu dan kualitas layanan.

“Dari sisi sumber daya, penerapan sistem online akan memangkas jumlah personil kepolisian di bagian administrasi. Dengan demikian, akan lebih banyak petugas yang dapat dimobilisasi ke jalanan untuk mengatur lalu lintas,” terangnya.

Sambungnya, E-Tilang merupakan tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Lanjutnya, sistem E-Tilang salah satu bentuk pelayanan prima demi kepentingan publik. Sambungya, E-Tilang memudahkan masyarakat terutama pelanggar lalu lintas tidak perlu datang atau menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Ke persidangan cuman buat ambil barang jaminan saja seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditahan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sampai saat ini baru satu bank saja yang sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyediakan fasilitas transaksi pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tersebut.

Pembayaran melalui pembayaran Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun melaui e-banking.

Ia meyakinkan, uang denda tersebut akan langsung masuk ke pemasukan pajak Negara. Jadi masyarakat tak perlu risau lagi mempertanyakan kemana uang tilang tersebut disimpan.

“Bank BRI sudah bekerja sama dengan kita, kita upayakan kerja sama dengan bank-bank lainnya juga untuk ikut mendukung program E-Tilang ini,” imbuhnya.

(Cr1)

loading...

Feeds