Kabid Sejarah dan Purbakala Jadi Tersangka Korupsi, Pemkab Bandung Prihatin

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com – Kepala Bidang (Kabid) Sejarah dan Purbakala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berinisial DS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi.

Penetapan dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-60/O.2.1/Fd.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018.

DS diduga melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan buku sejarah purbakala Tahun Anggaran 2015.

Pengadaan tersebut menganggarkan Rp978.850.000. Namun DS diduga mengajukan perubahan anggaran dengan realisasi Rp 10,34 miliar.

Menyikapi kasus dugaan atas penetapan tersangka pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut, Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ip mengaku prihatin.

“Saya merasa prihatin dengan kejadian ini. Kasus ini harus menjadi peringatan bagi ASN lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak berdampak pada persoalan hukum,” ucap Bupati Dadang Naser.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Bupati Dadang Naser selalu menekankan kepada jajarannya agar berperilaku dan bersikap bersih dalam mengolah anggaran.

“Jauhkan kepentingan pribadi dan kelompok, prioritaskan kepentingan rakyat dan daerah,” tegas Bupati.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira MP menjelaskan pihaknya masih menunggu surat resmi dari kejaksaan.

”Sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan secara tertulis dari Kejati Jabar atas penetapan tersangka yang bersangkutan,” ucap Sekda Sofian, Jumat, (09/02).

Untuk kasus tersebut, kata Sofian pihaknya masih terus berkoordinasi dan menunggu informasi dari kejaksaan, sampai sejauh mana kasus ini menimpa kepada yang bersangkutan.

“Kami akan terus memantau perkembangannya. Pendampingan hukum itu sendiri akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” terang Sofian

Selaku pembina ASN, Sofian mengatakan dirinya memiliki tanggungjawab untuk terus mengingatkan, dalam pengelolaan anggaran harus sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika semua faham dan mengikuti aturan, mungkin kasus ini tidak akan terjadi dan saya harap tidak terulang kembali di Kabupaten Bandung,” tegasnya.

(*)

loading...

Feeds