Warga Kampung Adat Cireundeu Tunggu Payung Hukum Kemendagri

Warga Kampung Adat Cireundeu menujukkan KTP. (Gatot Pudji)

Warga Kampung Adat Cireundeu menujukkan KTP. (Gatot Pudji)

POJOKBANDUNG.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi masih menunggu aturan serta payung hukum dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait pencatuman aliran kepercayaan pada kolom agama bagi warga kampung adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

“Saat ini, kami masih menunggu payung hukum dari Kemendagri. Semoga payung hukumnya bisa segera keluar sehingga kami bisa segera dapat mencantumkan agama maupun aliran kepercayaan di KTP bagi warga kampung adat Cireundeu,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat ditemui seusai menerima kunjungan Kemenko Polhukam RI di Jalan Demang Hardjakusumah Kamis (1/2) lalu.

Meski demikian, dia menyatakan, segala hal yang berkaitan dengan syarat administrasi bagi masyarakat Adat Cireundeu sudah tidak ada masalah.

“Kalau soal pelayanan publik sehari-hari tidak ada bedanya dengan yang lain, tetap dilayani. Seperti untuk pendidikan, pemakaman dan lain-lain,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kesbang Kemenko Polhukam RI, Kusnaidi mengatakan, pencantuman penghayat kepercayaan dalam KTP menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk segera diselesaikan agar tidak menimbulkan gejolak.

“Selama ini ada 6 agama yang biasa dicantumkan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu. Dengan putusan MK pada November lalu, kini penghayat kepercayaan sudah diakui negara. Untuk itu, hak-haknya, termasuk pencantuman dalam kolom KTP harus segera diakomodir Kemendagri,” bebernya.

Harapan masyarakat adat dan aliran kepercayaan agar diakui negara sudah diperjuangkan sejak lama.

Harapan itu baru tercapai setelah MK mengabulkan gugatan pemohon atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan UUD 1945 tentang Agama.

Sebelumnya, kosongnya kolom agama pada KTP menimbulkan banyak kesulitan bagi warga Kampung Adat Cireundeu, terutama dalam hal mengurus kependudukan.

Pengakuan penghayat yang selama ini mereka yakini juga sangat dibutuhkan untuk menghilangkan diskriminasi yang selama ini mereka terima.

“Sebagai warga negara Indonesia, kita ingin diperlakukan sama dengan yang lainnya, tidak ingin ada diskriminasi lagi,” tutur Yana, 40, salah satu penghayat kepercayaan di Kampung Adat Cireundeu.

Yana juga sangat berharap, pemerintah secepatnya mengeluarkan payung hukum terkait pencantuman kolom agama Sunda Wiwitan di KTP warga Kampung Adat Cireundeu.

“Jika bicara keadilan, bagusnya kolom agama warga Adat Cireundeu ditulis Sunda Wiwitan karena telah diakui negara. Dengan begitu, diharapkan tidak ada diskriminasi sosial kepada kita sebagai kaum minoritas,” tuturnya.

(gat)

loading...

Feeds