Pengamat Setuju Jenderal Polisi Jabat Gubernur Selama Pilkada Serentak, Sebab…

Pakar komunikasi politik Universitas Komputer Indonesia dan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik, Adiyana Slamet

Pakar komunikasi politik Universitas Komputer Indonesia dan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik, Adiyana Slamet

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pilkada Serentak 2018 mulai ramai. Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia menjadi sebuah fokus dan sorotan para elit lokal maupun nasional.

Belum lagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara.

Ada pun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan akan menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jabar yang akan lengser pada 13 Juni mendatang.

Di samping itu, Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis masa kepemimpinannya pada 17 Juni mendatang.

Pakar komunikasi politik Universitas Komputer Indonesia dan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik, Adiyana Slamet mengatakan, hal tersebut merupakan sesuatu yang sah-sah saja.

Ia menuturkan, hal ini mengacu pada bahwa seorang Plt gubernur yang ditunjuk harus dapat melihat beberapa aspek seperti masalah stabilitas kemananan di daerah tersebut.

Ia menambahkan, Jabar zona merah atau rawan konflik politik identitas yang dikhawatirkan dalam kontestasi pilkada serentak nanti akan menimbulkan konflik horizontal.

“Sesuai data dari Komisi 1 dan Polda Jabar, Jabar merupakan daerah yang paling rawan terkena isu politik identitas,” ungkapnya saat ditemui Radar Bandung.

Hal ini berbanding lurus akan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi tidak hanya di daerah yang bersangkutan, tetapi juga mungkin akan berdampak pada skala nasional.

Adiyana menuturkan, Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak menjelaskan secara khusus atau spesifik siapa yang harus mengganti posisi pemimpin daerah.

“Peraturannya kan belum jelas seorang Plt itu harus siapa,” terangnya.

Menurutnya dari 172 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia ini, tidak mungkin Plt-nya Dirjen atau dari Kemendagri semua.

“Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa tidak Dirjen dari Kemendagri,” ujarnya.

Di sisi lain, apakah kepolisian mampu mengemban tugas jabatan kepala daerah? Adiyana mengatakan, di kepolisian ada sekolah perwira tinggi di mana di sana dipelajari birokrasi, politik, ekonomi dan pemilu.

Selain itu, pilkada saat ini sebagai anomaly politik. Ia kembali menegaskan, tidak mungkin semua Dirjen di Kemendagri disebar ke semua di Indonesia untuk menjadi Plt kepala daerah.

“Kan stok Dirjen terbatas,” tuturnya.

Ia mengharapkan, tentunya hal tersebut dapat disandarkan pada kepentingan rakyat atau publik agar tidak melahirkan gejolak atau delegitimasi akan kekuasaan.

(Cr1)

 

loading...

Feeds

Akan Ada Mini Bandung di Ukraina

Kerjasama ini terbangun setelah Pemkot kota Bandung mendapat mandat Kedutaan Besar Indonesia di Ukraina pada Oktober 2017 untuk mengenalkan budaya …