Pilkada Serentak di Jabar Kental dengan Aroma Pilpres

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet. Foto: Gumilang/Radar Bandung

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet. Foto: Gumilang/Radar Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNGPerbedaan koalisi antara tingkatan kabupaten, kota dan provinsi atau pusat merupakan sesuatu yang normal terjadi.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet, terkait peta politik pilkada serentak 2018, khususnya di Jabar.

Menurutnya, koalisi yang terbentuk terkait kontestasi pilkada di Jabar adalah koalisi yang bersifat cair.

“Ini bukan koalisi permanen,” kata Adiyana saat ditemui Radar Bandung (grup pojokbandung) di ruang dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNIKOM,  Sabtu (6/1).

Menurut Adiyana, jika mekanisme koalisi permanen yang digunakan, maka partai yang mengusung pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 akan turun atau berkelanjutan di Pemilihan Gubernur Jabar dan Pemilihan Wali Kota atau Bupati.

Untuk diketahui, pada Pilpres 2014, Jokowi diusung koalisi PDIP, PPP, PKB, Nasdem, Hanura dan Golkar. Namun, kata Adiyana, pada kontestasi Pilkada 2018 kali ini tidak demikian.

Menurutnya, dinamika atau perbedaan yang terjadi sah-sah saja. Beberapa faktor yang menyebabkan dinamika itu terjadi antara lain karena kesepkatan yang dilakukan oleh Parpol.

Faktor lain, permasalahan ego partai masing-masing yang menginginkan kadernya untuk maju dalam kontestasi. Selanjutnya, permasalahan jumlah kursi di DPRD juga mempengaruhi dinamika itu.

Kemudian, masalah hitung-hitungan presentase kemenangan di tiap-tiap daerah masing-masing.

“Hal ini wajar terjadi rentan waktu koalisi kontestasi di Pilkada 2018,” imbuhnya.

Adiyana mengamati, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan momentum Pilkada 2018 ini berdekatan dengan Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dinamika seperti ini akan terjadi berkelanjutan dan memiliki hubungan kuat dengan penyelenggaran Pilpres 2019.

“Siapa calon yang akan diusung nanti, koalisi apa yang akan terbentuk nanti di Pilpres 2018,” terangnya.

Ia menambahkan, mau tidak mau, suka tidak suka, Pilkada yang diselenggarakan di Jabar kali ini, setiap parpol mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menang.

Di sisi lain, posisi Jabar sangat strategis. Dari segi ekonomi, Jabar merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, secara elektoral, Jabar memiliki jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak.

Lalu, ruang-ruang strategis lainnya seperti instalasi militer juga banyak di Jabar ini.

“Faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan strategi politik di Jabar ini,” ujarnya.

Mekanisme koalisi yang terjadi pada tingkatan daerah atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seperti kabupaten atau kota normalnya bersifat usulan atau rekomendasi.

Setiap parpol atau koalisi parpol membuka pendaftaran pencalonan dan menjaring kandidat, lalu dilaporkan ke parpol di tingkatan provinsi (DPD), lalu teruskan ke tingkat pusat di Jakarta.

Jikalau terjadi di salah satu tingkatan ada yang tidak menyetujui rekomendasi dari bawah, maka dari tingkatan DPD atau pusat dapat memberikan rekomendasi lain untuk pengusungan calon atau koalisi dengan Parpol lain.

“Pada akhirnya, di pusatlah yang menggodok serta menawarkan kandidat serta koalisinya,” terang Adiyana.

Menurut Adiyana, permasalahanya adalah koalisi ini berbicara tentang potensi kandidat yang masing-masing diusulkan oleh tiap-tiap Parpol.

Jika ada suatu paksaan terkait pengusungan calon kandidat atau koalisi, Adiyana mengindikasikan adanya permainan di tingkatan pusat untuk mengintervensi kontestasi yang ada di tingkatan kota, kabupaten atau provinsi.

loading...

Feeds