Waspada! di Jabar Disinyalir Banyak Penipu Berkedok Biro Umrah

Ilustrasi jamaah haji

Ilustrasi jamaah haji

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG Ibadah umrah sangat menarik minat masyarakat di Indonesia. Namun, ibadah ke tanah suci ini dibayangi penipu berkedok biro umrah.

Tahun lalu, publik dihebohkan dengan penipuan yang dilakukan First Travel yang punya program umrah murah.

Bahkan yang terbaru, Kementerian Agama mencabut izin operasional Biro Perjalanan Hannien Tour. Setidaknya, 1.800 calon jamaah umrah yang gagal berangkat ke tanah suci karena tertipu biaya murah.

Kasus First Travel maupun Hannien Tour menunjukkan bahwa masyarakat harus selalu waspada akan modus penipuan di balik layanan perjalanan ke tanah suci.

Terlebih, peran pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag) dalam menangani dan mengantisipasi penipuan biro umrah nakal ini masih kurang.

Padahal dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, disebutkan bahwa “Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri”.

Meski demikian, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Haji dan Umrah, Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jajang Afifudin mengakui pemerintah belum bisa masuk lebih jauh dalam pengelolaan pemberangkatan ibadah umrah yang dilakukan swasta.

“Kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah umrah tersebut,” kata Jajang.

Sehingga, semua kewenangan dalam pendaftaran jemaah umrah, hotel, waktu yang dibutuhkan dan juga biaya umrah tersebut dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini biro jasa umrah tersebut.

“Seratus persen, pihak travel tersebut yang mengatur,” ungkap Jajang saat ditemui Radar Bandung (grup pojokbandung.com), Rabu (3/1/2018).

Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja terhadap biro-biro jasa pemberangkatan umrah yang sudah memiliki izin resmi dari Kemenag Pusat.

Jika di temukan terdapat biro jasa umroh nakal yang nekat tetap beroperasi, Kemenag akan melakukan sanksi dan peringatak kepada biro jasa umroh tersebut.

Jika pelanggaran yang dilakukan sudah pada ranah merugikan jemaah sampai menampung biaya umroh, Kemenag sudah membuat kerja sama dengan kepolisian untuk segera memberi pencabutan izin.

“Untuk tindak pidana bukan pada ranah kita, tapi pihak kepolisian,” imbuhnya.

Kemenag sendiri hanya sebatas melakukan teguran dan peringatan. Namun nyatanya tak menimbulkan efek jera terhadap beberapa biro jasa umrah yang melanggar peraturan atau tidak mempunyai surat izin resmi beroperasi dari Kemenag Pusat.

Jajang mengakui, pihaknya belum mempunyai data pasti jumlah biro jasa umroh nakal. Meski ia mensinyalir, jumlah mereka banyak.

“Saya tahu, di Jabar memang masih banyak travel-travel yang tidak mempunyai izin beroperasi dan masih nekat beroperasi,” ungkap Jajang.

Menurut data yang dimiliki oleh Kemenag Jabar tentang daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Provinsi Jabar Tahun 2018. Terpantau sebanyak 139 biro jasa pemberangkatan ibadah umroh dan 52 di Kota dan Kabupaten Bandung yang sudah resmi memiliki izin dari Kemenag Pusat.

Tahapan proses izin untuk biro jasa pemberangkatan umroh adalah biro jasa tersebut membuat dan mengajukan surat rekomendasi penerbitan surat izin baru, dan juga melampirkan berkas-berkas persyaratan.

Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, Kemenag Provinsi akan menganalisa berkas dan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melihat langsung kondisi nyata biro jasa umroh tersebut. S

elanjutnya jika sudah melakukan verifikasi, Kemenag Provinsi akan memberikan surat rekomendasi kepada Kemenag Pusat, namun Kemenag pusat juga melakukan verifikasi ulang ke lapangan langsung melihat kondisi nyata biro jasa umroh tersebut.

Setelah dua verifikasi terlewat, barulah biro jasa umroh tersebut tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Pengoperasian resmi dari Kemenag Pusat untuk dapat menjalankan usahanya.

Ada pun temuan di lapangan menurut pantauan Jajang, ada beberapa bentuk penyelenggaraan ibadah umrah. Antara lain, majelis ta’lim yang melakukan konsorium atau himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama.

Menurutnya, boleh saja sebuah kelompok atau organisasi menampung pendataan jemaah umroh, hanya pendataan dan pengorganisiran saja. Namun untuk hal menampung uang bukan wewenang kelompok atau organisasi tersebut, tetap saja jika masalah penampungan uang itu harus sebuah biro jasa umroh yang sudah memiliki surat izin resmi beroperasi dari Kemenag Pusat.

Jajang menambahkan, Menteri Agama Indonesia berencana menetapkan peraturan tentang patokan penyelenggaraan biaya umrah, yaitu minimal sebesar Rp21 juta.

Hal itu masih menjadi rumusan di Kemenag Pusat, alasannya untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus Jemaah haji yang sudah terlanjur mendaftar dan menyetorkan uangnya kepada biro jasa umroh, namun mereka ditelantarkan dan uangnya tak tahu di bawa ke mana.

“Dengan segala perhitungan, biaya 21 juta tersebut sudah mengakomodasi segala keperluan untuk ibadah umrah,” terangnya.

Jajang mempercayai masyarakat sekarang sudah cerdas. Ia menginginkan masyarakat untuk terus waspada dan mencermati beberapa biro jasa umrah yang bertebaran di Jabar.

“Dari Kemenag Jabar sendiri, kita akan segera menuntaskan data-data biro jasa umroh yang teridentifikasi tak memiliki izin beroperasi,” pungkasnya.

(Cr1)

 

 

loading...

Feeds

Ini Pemain yang Siap Jadi Sayap Persib

Okto pun mengaku ada perwakilan Persib yang menghubungi dirinya untuk mengikuti seleksi. Dirinya diminta segera unjuk kemampuan dalam sesi latihan …