Petahana Calon Pilkada Serentak Wajib Cuti, Begini Penjelaskan Kata KPU

Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq

Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persoalan cuti dan pengunduran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota, menjadi poin penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut dijelaskan Komisioner Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq di Kantor KPU Jabar, Kamis (14/12/2017). Dijelaskan, ketentuan cuti diatur Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2017 tentang pilkada.

Turunan pasal itu, lanjut dia, dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

“Sangat jelas pada Pasal 4 ayat 1 poin r tentang setiap calon harus mengajukan cuti,” tegas Endun.

Menurutnya, cuti tersebut hanya berlaku bagi petahana, baik gubernur/wagub, bupati/wabup maupun walikota/wakil walikota yang kembali mencalonkan diri.

Cuti tersebut di luar tanggungan negara dan diajukan ke instansi yang mengangkatnya.

“Jika gubernur dan wagub harus mengajukan cuti kepada mendagri, sedangkan bupati/wabup dan walikota/wawalkot megajukan cuti ke gubernur,” katanya.

Soal jadwal pengajuan cuti, lanjut Endun, sudah diatur jelas, yakni selama kampanye saja atau sekitar 129 hari, mulai dari 15 Februari sampai 23 Juni. Sedangkan surat pernyataan cuti harus diserahkan pada saat melakukan pendaftaran pada 8-9-10 Januari.

Surat izin dari Mendagri harus sudah ada paling lambat 15 Januari. Jika tida ada, KPU berwenang mencoret pasangan calon tersebut. Selain aturan cuti, KPU juga fokus pada syarat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.

Hal itu berlaku bagi PNS/ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, anggota KPU/KIP serta lurah. Seperti izin cuti, surat pengunduran diri juga diajukan kepada instansi yang mengangkatnya.

Dalam aturan yang ada, menurutnya setiap calon harus menyerahkan surat tanda terima dan surat keterangan sedang dalam proses pengunduran diri ke KPU paling lambat lima hari setelah penetapan calon atau tanggal 17 Februari.

“Sedangkan surat pengesahan pengunduruan diri paling lambat 30 hari sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Endun.

Jika tidak, ia mengingatkan bahwa KPU berhak mencoret dan membatalkan pencalonan tersebut.

“Karena aturannya sudah begitu, baik cuti maupun pengunduran diri harus ada bukti hitam di atas putih. Ini yang harus betul-betul diperhatikan para calon,” tegasnya.

(atp/pojokbandung)

loading...

Feeds

Ini Pemain yang Siap Jadi Sayap Persib

Okto pun mengaku ada perwakilan Persib yang menghubungi dirinya untuk mengikuti seleksi. Dirinya diminta segera unjuk kemampuan dalam sesi latihan …