Syaiful Huda: Ada Tiga Tipe Desa yang Bisa Mematikan Pembangunan

Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Syaiful Huda

Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Syaiful Huda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Syaiful Huda membuka Pencanangan Gerakan Nasional Komunitas Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di Hotel Jayakarta, Dago, Kota Bandung, Rabu (7/12/2017) malam.

“Khusus untuk Jawa Barat, akan saya angkat isu soal penguatan komunitas penggerak desa. Ini jadi penting bagi kami karena mandat undang-undang desa, di mana pemerintah desa harus aktif, masyarakatnya juga harus aktif,” ungkap Syaiful Huda, di depan 500 kepala desa, dan penggerak desa lainnya.

Jika desa ingin aktif, lanjut Huda, syaratnya sederhana, hanya kemauan dan inisiatif. Pemerintah desa dan masyarakat sama-sama harus menjadi aktor pembangunan desanya masing-masing.

Baca Juga:

Terdesak Kebutuhan Air, TNI dan Warga Percepat Pembangunan Bendungan

Alhamdulillah! Warga Desa Mekarsari Menang dalam Gugatan Melawan PLTU Indramayu

“Jadilah inisiator penggerak desa, jadilah aktor pembangunan di tempat kita masing-masing. Karena kuncinya kemauan, punya inisiatif. Kalau tidak, percuma ada undang-undang desa, karena spiritnya ada kemauan untuk membangun desa,” tegas Huda.

Ia menegaskan, setiap kepala desa harus penuh dengan inisiatif membangun, dan jangan pernah mematikan gagasan warganya yang berinisiatif membangun desa, apalagi dimusuhi.

“Kepala desa harus berinisiatif dan berkolaborasi dengan warganya. Kalau perlu difasilitasi, sangat penting untuk menyambut pelaksanaan tiga tahun UU desa,” katanya.

Baca Juga:

Gubernur Jabar : Pembangunan Desa Dimaksimalkan, Keuangan Jangan Diselewengkan

Ajay Desak Pembangunan Flyover Padasuka Cimahi Rampung 2018

Ia menjelaskan, dirinya menyoroti ada empat tipe desa yang berdampak pada perkembangan desa. Pertama, pemerintah maupun warga desa yang tidak mempunyai prakarsa samaksekali.

“Kalau begitu, kita akan kembali ke jaman dahulu sebelum lahir Undang-undang desa, desa bakal jadi obyek lagi, bukan subyek pembangunan. UU desa tidak akan jadi apa-apa, tidak ada bekas,” kata Huda.

Kedua, lanjut dia, ada prakarsa kuat dari pemerintah desnya, tetapi tidak dari warganya. Jika warga acuh tak acuh, tidak ada partisipasi politik samasekali, maka pembangunan akan mati.

loading...

Feeds

Jelang Ramadan, yang Baru di J&C Cookies

Mendekati bulan Ramadan 2018, toko kue yang rencananya akan membuka cabang pertamanya di negara tetangga, Singapura, juga mengeluarkan varian terbarunya …