Pengusaha Angkutan Online di Cimahi Diminta Cermati Aturan Baru

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI- Pengusaha angkutan online dan aplikatornya harus bersiap menghadapi sanksi hingga pembekuan izin.

Seperti disampaikan Dishub Kota Cimahi, sanksi bias dijatuhkan jika pengusaha angkutan online dan aplikatornya tidak mengindahkan peraturan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cimahi, Endang mengatakan, sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108/2017 tentang penyelengaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

“Aturan berlaku pada 1 Februari 2018. Kalau sudah berlaku kemudian melanggar kami akan tindak tegas,” kata Endang.

Seluruh elemen yang terkait dalam aturan tersebut, lanjut dia, memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan diri.

Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) bagi para pengusaha angkutan, aplikator maupun pemerintah setempat, sudah tertera jelas dalam Permenhub No 108/2017.

“Dari Dishub Cimahi harus mempersiapkan apa yang ditentukan pemerintah pusat. Kita siapkan tata cara KIR dan yang berkaitan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, terkait kuota angkutan online di Cimahi, Dishub masih menunggu kebijakan dari Provinsi Jawa Barat. Terlebih, Cimahi masuk dalam wilayah Bandung Raya yang meliputi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab Bandung dan Kab Bandung Barat. Sehingga, kuotanya pun harus mengikuti keputusan dari provinsi.

“Jadi untuk jumlahnya, akan dikaji oleh provininsi. Kami tidak mengajukan kuota,” ujarnya. “Jadi untuk kuota, kami menunggu hasil pembahasan yang dilakukan Dishub Provinsi,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds