Gegara “Surat Wasiat”, DPR dan Partai Golkar Dikendalikan di Balik Penjara KPK

Setya Novanto resmi mendekam di Rumah Tahanan KPK lantaran terseret kasus korupsi e-KTP (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)

Setya Novanto resmi mendekam di Rumah Tahanan KPK lantaran terseret kasus korupsi e-KTP (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)

POJOKBANDUNG.com – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) terus menyuarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti Ketua Umum Setya Novanto yang berstatus tersangka korupsi dan ditahan KPK.

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, mayoritas kader partainya sesungguhnya berharap rapat pleno DPP Golkar 21 November 2017 lalu, membahas agenda Munaslub sebagai media mengimplementasikan tuntutan perubahan yang tidak bisa ditawar lagi.

Sebab, setelah untuk kedua kalinya Setya Novanto menjadi tersangka dan telah ditahan, maka tidak ada cara atau jalan lain demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan selain mengganti tersangka korupsi e-KTP itu sebagai Ketum Golkar.

“Pergantian pun harus definitif, bukan temporer, sebagai dasar dimulainya perubahan secara menyeluruh, konsolidasi dan perbaikan citra partai,” ujar Doli kepada JPNN, Jumat (24/11).

Baca Juga:

Setya Novanto Celaka, Pedangdut Cantik Ini Rilis Lagu “Cintaku Sekuat Tiang Listik”

Nah, KPK Juga Incar Istri Setya Novanto, Begini Kaitannya dengan Kasus E-KTP

Rapat pleno tiga hari lalu menurut Doli, seharusnya menjadi jalan memenuhi tuntutan konstitusi, dengan menunjuk pelaksana tugas (plt.) ketua umum, yang tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslub segera.

Namun lucunya, rapat pleno justru tidak membicarakan Munaslub, malah membahas ‘surat wasiat’ yang menghasilkan keputusan adanya pelaksana tugas. “Surat wasiat itu, bagi orang yang rasional dan waras, sudah seharusnya ditolak,” tegas Doli.

Cara itu juga dinilai menunjukkan bahwa SN menganggap Partai Golkar dan DPR RI seperti perusahaan milik pribadinya, seperti SN lah pemilik saham mayoritas, yang seluruh keinginannya harus dipenuhi, sekalipun saat ini dia berada di tahanan.

“Betapa terhinanya bangsa ini, lembaga tinggi negara seperti DPR dan Partai Golkar dikendalikan oleh seorang dari balik jeruji (Rutan KPK),” ucapnya menyesalkan.

Baca Juga:

Ogah Lengser, Setya Novanto: DPR Baik-baik Saja

Kata Fahri Hamzah, Setya Novanto Bisa Jadi Presiden

Dengan situasi seperti itu, dia berharap ada kesadaran baru yang tumbuh dari inernal DPP Golkar. Elite partainya harus melihat realita betapa muaknya publik dengan tragedi SN.

DPD Provinsi yang bisa jadi penentu untuk terselenggaranya Munaslub atau tidak juga harus punya sikap. Sebab dia mendengar dalam beberapa hari terakhir ada konsolidasi yang dilakukan sesama DPD Provinsi.

“Saya berharap mereka melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing,” kata pungkas Doli.

“Ini momentum bagi DPD Provinsi untuk merubah image dari sebelumnya seperti cap stempel DPP untuk menyatakan kesolidan dukung SN ke publik berubah menjadi garda terdepan perubahan di dalam tubuh Partai Golkar,” sambungnya.

(fat/jpnn)

loading...

Feeds